Pemerintah Pangkas PPh Final untuk Penulis Jadi 1,5%
Pemerintah mengumumkan insentif pajak bagi penulis berupa pengurangan PPh final menjadi 1,5%, dari sebelumnya 6%. Kebijakan ini diumumkan pada Kamis, 28 Mei 2026, sebagai bagian dari paket stimulus ekonomi semester II 2026. Langkah ini dimaksudkan untuk mendorong sektor kreatif dan memenuhi janji kampanye Presiden Prabowo Subianto.
Rincian insentif dan sasaran
Insentif ini berlaku untuk semua penulis yang menerbitkan buku dan memiliki International Standard Book Number (ISBN). Besaran PPh final ditetapkan sebesar 1,5 persen dari penghasilan bruto terkait royalti atau pembayaran untuk penulis.
Keputusan tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. Menurut Airlangga, kebijakan ini segera dilaksanakan agar memberikan dampak cepat pada pertumbuhan ekonomi.
“Tadi kita sudah putuskan untuk memberikan insentif pajak untuk penulis. Diberikan PPh final sebesar 1,5 persen”.
Aturan teknis dan pelaksanaan
Rincian teknis pelaksanaan insentif akan diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan. Aturan ini nantinya mengatur mekanisme pemotongan, pelaporan, dan syarat pemanfaatan insentif.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa sebelumnya penulis dikenai PPh final sekitar 6 persen. Dengan kebijakan baru, tarif tersebut turun menjadi 1,5 persen sehingga beban pajak langsung atas pendapatan penulis berkurang signifikan.
Perbandingan aturan pajak sebelumnya
Sebelum perubahan ini, ketentuan pajak bagi pendapatan penulis mengacu pada beberapa aturan fiskal yang berbeda:
- PPh final: sebelumnya sekitar 6 persen untuk beberapa jenis pembayaran.
- PPh Pasal 23: royalti dikenai tarif 15 persen dari jumlah penghasilan bruto.
- Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN): digunakan sebagai acuan dengan persentase 40 persen dari total penghasilan bruto setahun untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak.
Dampak bagi penulis dan sektor kreatif
Penurunan tarif diharapkan meningkatkan daya beli penulis dan mendorong lebih banyak karya diterbitkan. Stimulus ini juga bertujuan menarik investasi dan mendorong aktivitas ekonomi di sektor penerbitan dan percetakan.
Namun, efektivitas kebijakan bergantung pada kejelasan aturan pelaksana dalam Peraturan Menteri Keuangan dan sosialisasi kepada penerbit serta penulis.
Dengan langkah ini, pemerintah berharap sektor penulisan memperoleh insentif fiskal yang lebih ramah, sehingga dapat berkontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Ekspor Industri Pengolahan Jan–Agu 2026 Tembus USD159,55 Miliar
Ekspor industri pengolahan Januari–Agustus 2026 mencapai USD159,55 miliar (Rp2.855,48 triliun), tumbuh 7,87%...
OJK Minta Perbankan Perkuat IT, Kebijakan Dividen Disesuaikan
OJK minta bank perkuat keamanan IT; dividend payout akan disesuaikan agar bank punya ruang investasi teknolo...
OJK Luncurkan Roadmap Perbankan 2026-2030, Lima Prioritas Utama
OJK meluncurkan RP3I 2026–2030 di Bali untuk memperkuat perbankan dengan lima prioritas, empat enabler, dan...
APBN 2027: Target Pertumbuhan 6% Jadi Tantangan Utama
Target 6% pada APBN 2027 jadi tantangan; investasi harus tumbuh 10-12% untuk mendorong ekonomi, kata Kepala...
Ekspor Manufaktur Agustus 2026 Tumbuh 12,48%, Topang Surplus
Manufaktur naik 12,48% pada Agustus 2026, dorong ekspor USD26,61 miliar dan neraca perdagangan surplus USD3,...
Briket Kayu Indonesia Dilirik Buyer Spanyol untuk Restoran Profesional
Calon buyer Spanyol menunjukkan minat pada briket serbuk kayu heksagonal Indonesia untuk restoran profesiona...