Pemerintah Fokus Bangun Hunian Tetap dan Infrastruktur Pascabencana di Aceh
Pemerintah pusat memfokuskan pemulihan permanen pascabencana hidrometeorologi yang melanda Aceh dan Sumatra akhir 2025. Prioritasnya adalah pembangunan hunian tetap dan percepatan perbaikan infrastruktur dasar untuk mendukung tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.
Satgas Rehab Rekon dan target pembangunan
Untuk mempercepat proses, pemerintah membentuk Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Rehab Rekon) yang mengawal pelaksanaan program di daerah terdampak. Data Satgas per 24 Mei 2026 menunjukkan rencana ribuan unit hunian tetap dan progres pekerjaan yang sudah berjalan.
| Jenis | Jumlah Unit |
|---|---|
| Rencana pembangunan hunian tetap | 28.910 |
| Sedang dalam proses pembangunan | 758 |
| Selesai 100 persen | 115 |
Prinsip pemilihan lokasi dan keselamatan
Penanganan pemulihan masuk fase permanen, kata Tenaga Ahli Utama Bakom RI Muhamad Hidayat. Pembangunan huntap tidak bisa dilakukan sembarangan. Pemerintah berkoordinasi dengan Badan Geologi untuk menentukan lokasi yang aman dari potensi bencana.
"Untuk pembangunan huntap itu tidak bisa sembarangan. Karena itu harus dicari lokasi yang benar-benar aman dan nyaman bagi masyarakat,"
— Muhamad Hidayat, Tenaga Ahli Utama Bakom RI
Prioritas infrastruktur dasar
Selain hunian, rehabilitasi infrastruktur menjadi sorotan. Pemerintah menargetkan pemulihan fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, rumah ibadah, dan akses transportasi yang terdampak.
Sektor pendidikan mendapat perhatian khusus karena beberapa sekolah masih beroperasi dari tenda darurat. Percepatan pembangunan gedung sekolah menjadi salah satu prioritas untuk memastikan proses belajar mengajar kembali normal.
Peran pemerintah daerah: contoh Kota Langsa
Pemerintah daerah turut menyiapkan lokasi dan skema hunian tetap. Wali Kota Langsa, Jeffry Sentana Putra, menyatakan proses saat ini fokus pada pematangan lahan. Ia menyebut banyak warga memilih membangun kembali di lahan milik sendiri.
"Banyak yang ingin tinggal di lahan sendiri karena mereka bisa memilih bebas untuk mau tinggal di mana, aksesnya mereka juga yang paham seperti apa,"
— Jeffry Sentana Putra, Wali Kota Langsa
Pemerintah daerah tetap menyiapkan alternatif lokasi bagi warga yang membutuhkan relokasi. Selain itu, sejumlah proyek infrastruktur di Kota Langsa telah memasuki tahap pelelangan.
Jadwal pekerjaan fisik dan prospek ke depan
Setelah proses pelelangan selesai, pekerjaan fisik proyek ditargetkan dimulai pada akhir Juni atau awal Juli 2026. Percepatan pekerjaan ini diharapkan mengurangi durasi pemulihan dan memulihkan fungsi sosial ekonomi di wilayah terdampak.
Ke depan, koordinasi antarinstansi teknis dan kesiapan lahan akan menentukan kecepatan rehabilitasi. Monitoring Satgas dan keterlibatan masyarakat juga menjadi kunci kelancaran implementasi program pemulihan permanen.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Kemenbud Usulkan Tari Zapin ke UNESCO untuk Perkuat Pelestarian
Kementerian Kebudayaan mengusulkan Tari Zapin ke UNESCO (29 Sept 2026) untuk memperkuat pelestarian lintas g...
Korlantas Buka Layanan Blokir ETLE di Samsat Seluruh Indonesia
Korlantas membuka layanan pengurusan blokir ETLE langsung di Samsat mulai 30 September 2026 untuk memudahkan...
STNK Digital Resmi Berlaku, Pengendara Tak Perlu Bawa STNK Fisik
Korlantas luncurkan STNK Digital lewat aplikasi Digital Korlantas; dokumen elektronik ini setara hukum denga...
Basarnas Alihkan Pencarian Jurnalis ke Operasi SAR Rutin
Basarnas tetap melanjutkan pencarian lima jurnalis lewat operasi SAR rutin; pencarian berlangsung 24 jam ses...
Wamensos Dorong Pembangunan Sekolah Rakyat di Pekalongan
Wamensos mendorong percepatan pembangunan Sekolah Rakyat di Pekalongan; Pemkab sediakan lahan 8,1 ha untuk m...
Menko Pangan Tawarkan Insentif Karbon untuk Investor Hijau
Menko Pangan Zulkifli Hasan tawarkan insentif pasar karbon untuk tarik investasi hijau di sektor pangan, sam...