Lokal

Wagub Surya Pimpin Harganas Sumut 2026 dan Tekankan Peran Keluarga

Bagikan:
Wagub Surya memimpin upacara Harganas ke-33 di halaman Kantor Gubernur Sumut

Medan, 29 Juni 2026 – Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya memimpin Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-33 Tingkat Provinsi Sumatera Utara di halaman Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan. Dalam amanat yang dibacakan dari Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Wagub menyerukan pengelolaan bonus demografi untuk mencegah meningkatnya pengangguran dan kriminalitas serta menekankan tiga pilar utama pembangunan keluarga.

Tiga pilar pembangunan keluarga

Wagub Surya, yang mengenakan pakaian wastra Nusantara, menguraikan tiga fokus kebijakan keluarga. Pertama, menuntaskan perang terhadap stunting melalui pemenuhan gizi seimbang sejak 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Kedua, mengembalikan fungsi keluarga sebagai madrasah pertama untuk menanamkan nilai kejujuran, integritas, dan kedisiplinan. Ketiga, menjadikan keluarga sebagai pelabuhan emosional yang stabil agar anak tumbuh menjadi pribadi tangguh (resilient).

Imbauan khusus kepada para ayah

Surya memberi perhatian khusus kepada kepala keluarga, terutama ayah. Ia menegaskan peran ayah tidak cukup hanya sebagai pencari nafkah, tetapi harus hadir secara psikologis dan spiritual dalam pengasuhan anak. Wagub memperingatkan fenomena fatherless country, yaitu saat sosok ayah hadir secara fisik tetapi tidak terlibat emosional.

Wahai para ayah, letakkan gawai Anda saat berada di rumah. Peluk anak-anakmu, ajak mereka berdialog, dengarkan keluh kesah mereka, dan jadilah sahabat terbaik bagi mereka. Jangan biarkan meja makan kita sunyi dari obrolan karena semua anggota keluarga sibuk menatap layar HP masing-masing.

Dampak lemahnya pengasuhan dan penggunaan gawai

Wagub mengaitkan lemahnya pengasuhan dan penggunaan gawai tanpa pengawasan dengan meningkatnya persoalan sosial remaja, seperti tawuran, perundungan, geng motor, seks bebas, hingga penyalahgunaan narkoba. Ia menegaskan bahwa perilaku menyimpang tersebut adalah sinyal melemahnya fungsi keluarga.

Benteng pertahanan terbaik adalah ketahanan keluarga. Tidak ada gunanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tidak ada gunanya infrastruktur yang megah, jika generasi yang mewarisinya adalah generasi yang rapuh moralnya dan rusak mentalnya.

BKKBN apresiasi dukungan Pemprov Sumut

Kepala Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Sumatera Utara, Dr. Mahyuzar M.Si, menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah provinsi terhadap pelaksanaan Harganas. Ia menilai penempatan acara di halaman Kantor Gubernur menunjukkan komitmen pimpinan daerah terhadap program keluarga.

Kita bangga dan senang sekali karena momentum ini mendapat apresiasi dari Bapak Gubernur Sumatera Utara dan Bapak Wakil Gubernur. Hari ini kegiatannya dipusatkan di halaman Kantor Gubernur Sumut. Artinya, pimpinan di Sumatera Utara sepenuhnya melihat momentum ini sangat baik dan mendukung Program Bangga Kencana yang semuanya dimulai dari keluarga. Ini menjadi hal yang membanggakan karena HARGANAS merupakan agenda nasional.

Mahyuzar menegaskan bahwa penguatan keluarga kunci keberhasilan program pembangunan, termasuk percepatan penurunan stunting yang tetap menjadi prioritas nasional. Ia menyebut kolaborasi lintas sektor antara BKKBN, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dan pemangku kepentingan lain akan terus diperkuat untuk mencapai target penurunan stunting dan mewujudkan keluarga yang sehat, berkualitas, dan tangguh sebagai fondasi Indonesia Emas 2045.

Implikasi dan prospek

Peringatan Harganas ini menempatkan isu keluarga sebagai pusat kebijakan daerah. Pesan utama acara adalah perlunya intervensi gizi, penguatan fungsi keluarga sebagai wadah pendidikan karakter, dan peran aktif orang tua—terutama ayah—dalam pengasuhan. Keberhasilan program akan bergantung pada sinergi pemerintah daerah, lembaga terkait, dan masyarakat dalam menerapkan tiga pilar yang diusung.

Sarah Kurniawati
Penulis
Sarah Kurniawati

Reporter ekonomi yang mengulas pasar, investasi, UMKM, serta kebijakan fiskal dan moneter.

Berita Terkait