LAPK Kritik Harga Tiket PRSU ke-50 karena Mengurangi Akses Warga

MEDAN – Lembaga Advokasi dan Perlindungan Konsumen (LAPK), melalui Sekretaris Muhammad Zein Azhary Wajdi Lubis SH M.Kn, Rabu (8/7) mengkritik pelaksanaan Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) ke-50. LAPK menyorot kenaikan harga tiket yang dinilai menghambat akses masyarakat dan berisiko mereduksi manfaat ekonomi bagi pelaku UMKM, pedagang, dan pelaku ekonomi kreatif.

Kritikan terhadap kebijakan harga tiket

LAPK menegaskan bahwa sejak lahir PRSU berfungsi sebagai pesta rakyat sekaligus etalase pembangunan daerah dan promosi potensi Sumatera Utara. Masuknya unsur komersial dan modernisasi tidak boleh mengikis tujuan tersebut.

Filosofi inilah yang seharusnya tetap menjadi ruh penyelenggaraan PRSU, meskipun terus bertransformasi mengikuti perkembangan zaman.

Lembaga ini menilai persoalan harga tiket bukan semata soal nominal, tetapi berkaitan langsung dengan keterjangkauan warga yang menjadi target utama acara.

Persoalan ini bukan sekadar soal nominal, tetapi menyangkut akses masyarakat terhadap sebuah kegiatan yang sejak awal dibangun untuk mereka.

LAPK mengingatkan bahwa bila tiket menjadi penghalang, PRSU berisiko kehilangan makna dan identitasnya sebagai pesta rakyat.

Dampak ekonomi terhadap UMKM dan pelaku usaha

Kenaikan tiket dapat menurunkan jumlah pengunjung. Penurunan pengunjung berimplikasi pada berkurangnya transaksi di area pameran, yang langsung berdampak pada pendapatan peserta pameran, pedagang kaki lima, dan UMKM lokal.

Semakin banyak masyarakat hadir, semakin besar pula transaksi yang tercipta dan manfaat ekonomi yang dirasakan. Oleh karena itu, LAPK menilai harga tiket seharusnya berfungsi sebagai instrumen untuk mendorong partisipasi masyarakat, bukan sekadar sumber penerimaan acara.

Butuh inovasi agar PRSU kembali menjadi magnet

Selain persoalan harga, LAPK menyoroti kebutuhan pembaruan konsep agar PRSU relevan di tengah banyak pilihan hiburan dan destinasi. Rekomendasi yang diajukan mencakup pengembangan atraksi kreatif, pemanfaatan teknologi digital, dan pameran interaktif yang menarik pengunjung.

PRSU juga disarankan memberi ruang lebih luas bagi UMKM, komunitas, dan pelaku ekonomi kreatif sehingga acara tidak hanya menjadi tontonan, tetapi juga platform ekonomi dan promosi produk unggulan daerah.

Sebab, pesta rakyat yang semakin sulit dijangkau berisiko kehilangan makna dan identitasnya.

Rekomendasi LAPK untuk panitia dan pemerintah

• Evaluasi kebijakan harga tiket dengan mempertimbangkan keterjangkauan semua lapisan masyarakat.
• Tingkatkan kualitas acara melalui inovasi, atraksi kreatif, dan pemanfaatan teknologi digital.
• Perluas ruang bagi UMKM dan pelaku ekonomi kreatif agar manfaat ekonomi lebih merata.
• Pelajari praktik tata kelola dan inovasi dari pameran besar lain sebagai bahan evaluasi.

LAPK mendorong panitia PRSU bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melakukan evaluasi menyeluruh. Momentum penyelenggaraan ke-50 dinilai tepat untuk mengembalikan PRSU pada jati dirinya sebagai pesta rakyat sekaligus motor penggerak ekonomi lokal.

Keberhasilan PRSU dinilai bukan dari megahnya panggung atau besarnya pendapatan tiket, melainkan dari seberapa luas masyarakat dapat menikmati dan merasakan manfaatnya. PRSU harus kembali menjadi pesta rakyat yang dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat Sumatera Utara.