Ganjar Ingatkan Fraksi PDIP Jatim: Kawal Penggunaan APBD

Ganjar Pranowo meminta seluruh anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD se-Jawa Timur untuk mengawal penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agar tepat sasaran dan tidak bocor. Arahan ini disampaikan saat Bimbingan Teknis (Bimtek) Fraksi di Bali Nusa Dua Convention Center, Bali, Jumat (5/6/2026).

Arahan tegas soal pengawasan anggaran

Ganjar menegaskan tugas utama legislator adalah mengawasi keuangan daerah. Ia meminta anggota dewan memastikan setiap rupiah APBD digunakan untuk kepentingan rakyat dan program yang bermanfaat.

"Tugas utama kita adalah menjaga APBD. Jangan dikorupsi, jangan boros. Jaga uang rakyat agar tidak boncos dan tidak bocor,"

Prioritaskan kebutuhan rakyat

Puskesmas, sekolah, dan program ketahanan pangan disebut Ganjar sebagai prioritas ketika fiskal daerah menipis. Ia menekankan perlunya reprioritisasi anggaran agar belanja publik memberi manfaat langsung kepada masyarakat.

• Kesehatan
• Pendidikan
• Ketahanan pangan

"Ketika posisi APBD tidak baik, maka yang harus dilakukan adalah memprioritaskan kebutuhan rakyat,"

Sinergi antarlembaga dan fokus pada pertanian

Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Deni Wicaksono, menyoroti pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Ia menyatakan sektor pertanian perlu diperkuat untuk menjaga ketersediaan komoditas lokal.

"Kebutuhan masyarakat sangat tinggi, tetapi pada saat yang sama produksi lokal mengalami penurunan. Karena itu diperlukan sinergi yang kuat untuk memperkuat sektor pertanian dan menjaga ketahanan pangan,"

Konsolidasi fraksi untuk menindaklanjuti aspirasi

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, Wara Sundari Renny Pramana, menyebut Bimtek sebagai ruang konsolidasi dan pertukaran gagasan. Ia mengatakan berbagai aspirasi masyarakat Jawa Timur dibahas untuk dirumuskan langkah politik yang sinergis.

"Segala keresahan yang ada di Jawa Timur kami diskusikan bersama agar kami mampu bersinergi dengan seluruh tingkatan pemerintahan dan daerah dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat,"

Bimtek yang diikuti 319 anggota DPRD dari kabupaten/kota dan provinsi se-Jawa Timur itu bertujuan memperkuat kapasitas legislator dalam fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Fraksi menegaskan komitmen untuk mengawal APBD agar efektif, efisien, dan berpihak pada kepentingan rakyat.

Untuk informasi berita lain terkait PDI Perjuangan Jawa Timur, lihat kumpulan publikasi.