Komisi V DPR Dorong Evaluasi Anggaran dan Struktur Basarnas

Komisi V DPR mendorong pembahasan menyeluruh terkait anggaran dan penataan organisasi Basarnas untuk menjamin keberlanjutan layanan pencarian dan pertolongan. Pernyataan ini disampaikan usai kunjungan kerja spesifik Komisi V di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat, 17 Juli 2026. Inisiatif diarahkan untuk memastikan kebutuhan operasional dan kelembagaan terpenuhi secara berkelanjutan.

Dorongan pembahasan anggaran

Anggota Komisi V DPR, Yasti Soepredjo Mokoagow, mengatakan berbagai persoalan Basarnas perlu dibahas bersama kementerian dan lembaga terkait. Ia menilai pertemuan lanjutan penting agar DPR memperoleh gambaran utuh mengenai kebutuhan anggaran lembaga.

Sebagai langkah konkret, Yasti menyarankan mengundang Menteri Keuangan dan Bappenas dalam rapat untuk menjelaskan kondisi yang dihadapi lembaga. Tujuannya agar perencanaan anggaran dapat disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan jangka panjang.

"Saya menyarankan agar kita melakukan rapat lagi dengan mengundang Menteri Keuangan dan Bappenas. Untuk menjelaskan permasalahan yang ada di BNPP, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas,"

Prioritas belanja pegawai

Yasti menekankan bahwa pemenuhan belanja pegawai harus menjadi prioritas karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan layanan Basarnas. Menurutnya, alokasi belanja pegawai yang memadai penting untuk menjaga kesiapsiagaan operasi SAR di berbagai daerah.

Dengan data anggaran yang jelas, DPR dapat mengawasi dan mendorong anggaran yang mendukung tugas kemanusiaan Basarnas secara berkesinambungan.

Penyesuaian struktur organisasi

Selain anggaran, anggota Komisi V itu menyoroti kebutuhan penyesuaian struktur organisasi Basarnas sesuai beban kerja di daerah. Ia mencontohkan Kantor Basarnas Yogyakarta yang struktur kepemimpinannya dinilai belum setara dengan jumlah personel yang dikelola.

"Harus ada penyesuaian, kantor Basarnas sekelas Yogyakarta itu kepala kantornya IIId, kalau di pemerintah kabupaten IIId hanya setingkat kepala bidang. Bagaimana dia mengelola dengan stafnya ada lebih dari 117 orang, kemudian dia pangkatnya IIId dan itu sudah bertahun-tahun,"

Yasti berharap evaluasi struktur organisasi dibahas bersama Badan Kepegawaian Negara dan Kementerian PANRB. Penyesuaian ini diharapkan memperkuat kelembagaan sehingga tugas bantuan dan penyelamatan berjalan lebih efektif.

Langkah selanjutnya dan implikasi

Rencana rapat lanjutan dengan Menteri Keuangan, Bappenas, Badan Kepegawaian Negara, dan Kementerian PANRB menjadi langkah awal untuk menyusun rekomendasi kebijakan. Jika terealisasi, perubahan anggaran dan struktur bisa meningkatkan kapasitas operasional Basarnas di daerah.

Evaluasi ini dinilai krusial demi memastikan layanan pencarian dan pertolongan yang andal bagi masyarakat saat menghadapi bencana dan kecelakaan.