Komisi V DPR Dorong Evaluasi Anggaran dan Struktur Basarnas
Komisi V DPR mendorong pembahasan menyeluruh terkait anggaran dan penataan organisasi Basarnas untuk menjamin keberlanjutan layanan pencarian dan pertolongan. Pernyataan ini disampaikan usai kunjungan kerja spesifik Komisi V di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat, 17 Juli 2026. Inisiatif diarahkan untuk memastikan kebutuhan operasional dan kelembagaan terpenuhi secara berkelanjutan.
Dorongan pembahasan anggaran
Anggota Komisi V DPR, Yasti Soepredjo Mokoagow, mengatakan berbagai persoalan Basarnas perlu dibahas bersama kementerian dan lembaga terkait. Ia menilai pertemuan lanjutan penting agar DPR memperoleh gambaran utuh mengenai kebutuhan anggaran lembaga.
Sebagai langkah konkret, Yasti menyarankan mengundang Menteri Keuangan dan Bappenas dalam rapat untuk menjelaskan kondisi yang dihadapi lembaga. Tujuannya agar perencanaan anggaran dapat disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan jangka panjang.
"Saya menyarankan agar kita melakukan rapat lagi dengan mengundang Menteri Keuangan dan Bappenas. Untuk menjelaskan permasalahan yang ada di BNPP, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas,"
Prioritas belanja pegawai
Yasti menekankan bahwa pemenuhan belanja pegawai harus menjadi prioritas karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan layanan Basarnas. Menurutnya, alokasi belanja pegawai yang memadai penting untuk menjaga kesiapsiagaan operasi SAR di berbagai daerah.
Dengan data anggaran yang jelas, DPR dapat mengawasi dan mendorong anggaran yang mendukung tugas kemanusiaan Basarnas secara berkesinambungan.
Penyesuaian struktur organisasi
Selain anggaran, anggota Komisi V itu menyoroti kebutuhan penyesuaian struktur organisasi Basarnas sesuai beban kerja di daerah. Ia mencontohkan Kantor Basarnas Yogyakarta yang struktur kepemimpinannya dinilai belum setara dengan jumlah personel yang dikelola.
"Harus ada penyesuaian, kantor Basarnas sekelas Yogyakarta itu kepala kantornya IIId, kalau di pemerintah kabupaten IIId hanya setingkat kepala bidang. Bagaimana dia mengelola dengan stafnya ada lebih dari 117 orang, kemudian dia pangkatnya IIId dan itu sudah bertahun-tahun,"
Yasti berharap evaluasi struktur organisasi dibahas bersama Badan Kepegawaian Negara dan Kementerian PANRB. Penyesuaian ini diharapkan memperkuat kelembagaan sehingga tugas bantuan dan penyelamatan berjalan lebih efektif.
Langkah selanjutnya dan implikasi
Rencana rapat lanjutan dengan Menteri Keuangan, Bappenas, Badan Kepegawaian Negara, dan Kementerian PANRB menjadi langkah awal untuk menyusun rekomendasi kebijakan. Jika terealisasi, perubahan anggaran dan struktur bisa meningkatkan kapasitas operasional Basarnas di daerah.
Evaluasi ini dinilai krusial demi memastikan layanan pencarian dan pertolongan yang andal bagi masyarakat saat menghadapi bencana dan kecelakaan.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...