Pemerintah Tegaskan Nuklir Prioritas untuk Energi dan Kesehatan

Pemerintah menegaskan pengembangan teknologi nuklir di Indonesia difokuskan untuk kepentingan sipil, terutama mendukung sektor energi, penelitian, dan layanan kesehatan. Pernyataan itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 7 Agustus 2026.

Fokus pada energi rendah emisi dan layanan medis

Prasetyo menyebut pemerintah belum membahas penggunaan nuklir di luar kebutuhan sipil. Opsi yang dikaji termasuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) sebagai alternatif energi rendah emisi untuk mendukung ketahanan energi nasional.

"Kalau berkenaan dengan masalah nuklir lebih fokus ke masalah selain penelitian, untuk kepentingan energi dan kesehatan,"

Ia menambahkan bahwa kajian dimaksud juga mempertimbangkan pemanfaatan teknologi nuklir di bidang medis.

"Itu misalnya untuk mungkinkah Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir. Atau mungkinkah peralatan alutsista berbahan nuklir, dan kesehatan terutama medis,"

Fasilitas riset dan kajian lokasi

Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria mengatakan Indonesia telah memiliki fasilitas riset strategis, termasuk reaktor nuklir riset dan pusat komputasi berperforma tinggi. BRIN juga melakukan kajian lokasi secara teknis bersama kementerian terkait.

"Ada beberapa lokasi disetujui IAEA. Tentu persetujuan bukan BRIN. Kita berkoordinasi dengan Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup, PLN untuk bersama-sama menentukan lokasi mana sebaiknya,"

Beberapa lokasi diklaim telah memperoleh persetujuan teknis dari IAEA, menurut Arif. Namun keputusan akhir memerlukan koordinasi lintas lembaga.

Tantangan penerimaan publik

Arif menyoroti bahwa hambatan utama pengembangan nuklir bukan sekadar teknis, melainkan sosial. Penerimaan publik menjadi faktor penentu dalam proses perencanaan dan implementasi teknologi ini.

"Tantangan itu aspek sosial, perlu komunikasi lebih baik lagi. Bahwa energi nuklir sebagai opsi sumber energi yang harus mulai kita pikirkan,"

Oleh karena itu, pemerintah berencana memperkuat edukasi dan dialog publik untuk menjelaskan manfaat dan aspek keselamatan penggunaan nuklir secara damai.

Implikasi dan langkah ke depan

Dengan penegasan ini, nuklir diposisikan sebagai pilihan kebijakan energi dan layanan kesehatan, bukan untuk tujuan militer. Pemerintah dan lembaga riset akan melanjutkan studi kelayakan, kajian lingkungan, serta sosialisasi sebagai langkah awal menuju implementasi.

Ke depan, keputusan terkait lokasi dan skala proyek akan ditentukan setelah evaluasi teknis dan komunikasi publik yang lebih intensif.