Pemerintah Tegaskan Nuklir Prioritas untuk Energi dan Kesehatan
Pemerintah menegaskan pengembangan teknologi nuklir di Indonesia difokuskan untuk kepentingan sipil, terutama mendukung sektor energi, penelitian, dan layanan kesehatan. Pernyataan itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 7 Agustus 2026.
Fokus pada energi rendah emisi dan layanan medis
Prasetyo menyebut pemerintah belum membahas penggunaan nuklir di luar kebutuhan sipil. Opsi yang dikaji termasuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) sebagai alternatif energi rendah emisi untuk mendukung ketahanan energi nasional.
"Kalau berkenaan dengan masalah nuklir lebih fokus ke masalah selain penelitian, untuk kepentingan energi dan kesehatan,"
Ia menambahkan bahwa kajian dimaksud juga mempertimbangkan pemanfaatan teknologi nuklir di bidang medis.
"Itu misalnya untuk mungkinkah Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir. Atau mungkinkah peralatan alutsista berbahan nuklir, dan kesehatan terutama medis,"
Fasilitas riset dan kajian lokasi
Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria mengatakan Indonesia telah memiliki fasilitas riset strategis, termasuk reaktor nuklir riset dan pusat komputasi berperforma tinggi. BRIN juga melakukan kajian lokasi secara teknis bersama kementerian terkait.
"Ada beberapa lokasi disetujui IAEA. Tentu persetujuan bukan BRIN. Kita berkoordinasi dengan Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup, PLN untuk bersama-sama menentukan lokasi mana sebaiknya,"
Beberapa lokasi diklaim telah memperoleh persetujuan teknis dari IAEA, menurut Arif. Namun keputusan akhir memerlukan koordinasi lintas lembaga.
Tantangan penerimaan publik
Arif menyoroti bahwa hambatan utama pengembangan nuklir bukan sekadar teknis, melainkan sosial. Penerimaan publik menjadi faktor penentu dalam proses perencanaan dan implementasi teknologi ini.
"Tantangan itu aspek sosial, perlu komunikasi lebih baik lagi. Bahwa energi nuklir sebagai opsi sumber energi yang harus mulai kita pikirkan,"
Oleh karena itu, pemerintah berencana memperkuat edukasi dan dialog publik untuk menjelaskan manfaat dan aspek keselamatan penggunaan nuklir secara damai.
Implikasi dan langkah ke depan
Dengan penegasan ini, nuklir diposisikan sebagai pilihan kebijakan energi dan layanan kesehatan, bukan untuk tujuan militer. Pemerintah dan lembaga riset akan melanjutkan studi kelayakan, kajian lingkungan, serta sosialisasi sebagai langkah awal menuju implementasi.
Ke depan, keputusan terkait lokasi dan skala proyek akan ditentukan setelah evaluasi teknis dan komunikasi publik yang lebih intensif.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...