Purbaya Harap DSI Dongkrak Pendapatan Negara lewat Ekspor Satu Pintu
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berharap penerapan kebijakan ekspor satu pintu oleh PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) dapat meningkatkan pendapatan negara dengan menghilangkan kebocoran dari praktik ekspor ilegal. Kebijakan mulai berlaku efektif Senin, 1 Juni 2026, dengan masa transisi enam bulan sebelum diberlakukan penuh pada 1 Januari 2027.
Kapan dan bagaimana kebijakan diberlakukan
Pemerintah menetapkan skema ekspor satu pintu melalui DSI untuk komoditas strategis seperti batu bara, CPO, dan paduan besi. Periode transisi enam bulan dimaksudkan untuk memberikan waktu adaptasi bagi pelaku usaha sebelum implementasi penuh pada awal 2027.
Harapan Purbaya terhadap pendapatan negara
Purbaya menyatakan kebijakan ini diharapkan menutup celah pendapatan akibat praktik seperti under-invoicing dan manipulasi transfer harga. Ia menyebutkan optimisme bahwa pendapatan negara akan meningkat sehingga beban APBN menjadi lebih ringan.
"Saya malah berharap nanti Pak Doni (COO Danantara, Dony Oskaria) kasih saya income (pendapatan) lebih besar lagi karena penggelapan-penggelapan ekspor, under-invoicing segala macam akan hilang. Jadi saya enggak akan memotong pajak, malah saya dapat income lebih besar lagi,"
Ucapan itu disampaikan Purbaya di Wisma Danantara, Jakarta, Minggu (31/5/2026).
Evaluasi dan pengawasan kinerja DSI
Pemerintah akan memantau kinerja DSI secara berkala, terutama dari sisi kontribusi terhadap penerimaan negara. Purbaya menegaskan bila tidak ada peningkatan pendapatan, pihaknya akan mengevaluasi peran DSI dalam rantai ekspor.
"Nanti kalau (pendapatan negara) enggak naik, ya saya periksa DSI-nya ada apa? Harusnya (pendapatan negara) naik dari pengalaman atau data-data yang kita miliki sekarang,"
Dampak pada eksportir dan kebijakan pajak
Purbaya memastikan tidak ada kebijakan pajak tambahan terkait pelaksanaan ekspor satu pintu. Eksportir yang selama ini taat aturan diharapkan tidak menanggung beban baru.
"Ya. Saya pikir ini kan (ekspor) biasa, hanya ekspornya masuk keluar lewat satu pintu, semua pajak akan berlaku seperti biasa,"
Perhitungan potensi pendapatan dan keterbatasan
Menteri Keuangan mengakui perhitungan potensi tambahan pendapatan masih berlangsung. Karena kebijakan baru berjalan, angka pasti belum dapat dipublikasikan. Ia menegaskan estimasi akan diperbarui seiring terkumpulnya data operasional DSI.
"Jadi kita masih hitung terus (potensi tambahan pendapatan), ini kan masih baru pertama kan ya. Kita belum bisa lihat seperti apa dampaknya,"
Ke depan, fokus pengawasan pada data ekspor dan kepatuhan pelaku usaha akan menjadi kunci untuk menilai efektivitas DSI dalam mendorong penerimaan negara.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Ekspor Industri Pengolahan Jan–Agu 2026 Tembus USD159,55 Miliar
Ekspor industri pengolahan Januari–Agustus 2026 mencapai USD159,55 miliar (Rp2.855,48 triliun), tumbuh 7,87%...
OJK Minta Perbankan Perkuat IT, Kebijakan Dividen Disesuaikan
OJK minta bank perkuat keamanan IT; dividend payout akan disesuaikan agar bank punya ruang investasi teknolo...
OJK Luncurkan Roadmap Perbankan 2026-2030, Lima Prioritas Utama
OJK meluncurkan RP3I 2026–2030 di Bali untuk memperkuat perbankan dengan lima prioritas, empat enabler, dan...
APBN 2027: Target Pertumbuhan 6% Jadi Tantangan Utama
Target 6% pada APBN 2027 jadi tantangan; investasi harus tumbuh 10-12% untuk mendorong ekonomi, kata Kepala...
Ekspor Manufaktur Agustus 2026 Tumbuh 12,48%, Topang Surplus
Manufaktur naik 12,48% pada Agustus 2026, dorong ekspor USD26,61 miliar dan neraca perdagangan surplus USD3,...
Briket Kayu Indonesia Dilirik Buyer Spanyol untuk Restoran Profesional
Calon buyer Spanyol menunjukkan minat pada briket serbuk kayu heksagonal Indonesia untuk restoran profesiona...