Pengamat: Transparansi Kunci Sukses Kebijakan Ekspor Satu Pintu
Pemerintah resmi memberlakukan kebijakan ekspor Sumber Daya Alam satu pintu mulai 1 Juni 2026, dengan masa transisi hingga 31 Desember 2026 untuk minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi. Pengamat ekonomi Prima Gandhi menilai kebijakan ini positif, namun menekankan perlunya transparansi dan akuntabilitas agar tujuan tercapai.
Rincian kebijakan dan masa transisi
Pada masa transisi, eksportir masih dapat melanjutkan kegiatan ekspor seperti biasa. Namun mereka wajib melaporkan seluruh aktivitas ekspornya kepada Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) melalui sistem Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pemerintah menyatakan proses penyesuaian akan dilakukan secara bertahap agar tidak mengganggu iklim usaha.
Pandangan pengamat
Prima Gandhi menyambut baik upaya untuk memperkuat pengawasan transaksi ekspor nasional. Menurutnya, sistem satu pintu berpotensi memperbaiki kualitas data dan mencegah pelaporan yang tidak sesuai kondisi nyata.
Kalau masalah kebijakan ekspor satu pintu itu menurut saya satu hal yang bagus. Tapi ini harus jelas transparansinya,
Ia menambahkan kebijakan itu bertujuan agar negara memiliki data yang akurat untuk mendukung kebijakan fiskal dan kesejahteraan masyarakat. Prima menegaskan pentingnya memastikan tidak ada praktik under invoicing atau penghilangan transaksi demi mengelabui pencatatan resmi.
Risiko dan antisipasi
Meski mendukung, Prima mengingatkan potensi masalah jika tata kelola tidak dibangun dengan keterbukaan. Ia mencontohkan kegagalan pada kebijakan serupa sebelumnya di komoditas lain, seperti cengkeh, yang menghambat pencapaian tujuan awal.
Tapi yang kita khawatir juga ada beberapa kasus. Dulu kayak cengkeh pernah juga, tidak bisa berjalan dengan baik,
Oleh karena itu ia mendesak agar seluruh mekanisme dan data ekspor dapat diawasi publik dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan.
Dampak bagi pelaku usaha
Pemerintah berjanji menjaga transisi tetap lancar dan terukur untuk meminimalkan gangguan pada kegiatan usaha. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyatakan pemerintah akan menjaga iklim usaha selama periode penyesuaian.
Pemerintah terus menjaga dan menjamin transisi berjalan dengan lancar dan terukur. Dan tentunya iklim usaha tetap dijaga,
Bagi pelaku usaha, kewajiban pelaporan ke DSI berarti penyesuaian prosedur internal dan sistem pelaporan. Penguatan kepatuhan dan transparansi diharapkan mendorong persaingan sehat dan data yang dapat diandalkan.
Dengan penerapan kebijakan ini, tantangan utama adalah memastikan proses tidak hanya formal tetapi juga terbuka sehingga tujuan peningkatan pengawasan dan akurasi data benar-benar tercapai.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Ekspor Industri Pengolahan Jan–Agu 2026 Tembus USD159,55 Miliar
Ekspor industri pengolahan Januari–Agustus 2026 mencapai USD159,55 miliar (Rp2.855,48 triliun), tumbuh 7,87%...
OJK Minta Perbankan Perkuat IT, Kebijakan Dividen Disesuaikan
OJK minta bank perkuat keamanan IT; dividend payout akan disesuaikan agar bank punya ruang investasi teknolo...
OJK Luncurkan Roadmap Perbankan 2026-2030, Lima Prioritas Utama
OJK meluncurkan RP3I 2026–2030 di Bali untuk memperkuat perbankan dengan lima prioritas, empat enabler, dan...
APBN 2027: Target Pertumbuhan 6% Jadi Tantangan Utama
Target 6% pada APBN 2027 jadi tantangan; investasi harus tumbuh 10-12% untuk mendorong ekonomi, kata Kepala...
Ekspor Manufaktur Agustus 2026 Tumbuh 12,48%, Topang Surplus
Manufaktur naik 12,48% pada Agustus 2026, dorong ekspor USD26,61 miliar dan neraca perdagangan surplus USD3,...
Briket Kayu Indonesia Dilirik Buyer Spanyol untuk Restoran Profesional
Calon buyer Spanyol menunjukkan minat pada briket serbuk kayu heksagonal Indonesia untuk restoran profesiona...