DPR Minta Dana Rekonstruksi Faskes di Manggarai Pasca Gempa
Komisi IX DPR RI meminta pemerintah mengalokasikan anggaran untuk rekonstruksi fasilitas kesehatan yang rusak akibat gempa magnitudo 7,7 di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Permintaan itu disampaikan setelah Komisi IX meninjau langsung kondisi fasilitas kesehatan pada 21 Agustus 2026.
Hasil peninjauan lapangan
Tim Komisi IX menemukan sejumlah rumah sakit dan puskesmas rusak, sehingga pelayanan dipindahkan ke area terbuka. Beberapa tenda darurat difungsikan untuk menunjang pelayanan medis sementara.
- Tenda sebagai instalasi gawat darurat
- Unit radiologi darurat
- Ruang perawatan intensif untuk pasien bersalin
Wakil Ketua Komisi IX, Charles Honoris, menekankan pentingnya memastikan layanan kesehatan tetap berjalan untuk korban bencana.
"Kami hadir di sini untuk melihat langsung fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Manggarai guna memastikan faskes yang ada berkapasitas penuh dalam melayani masyarakat terdampak bencana,"
Permintaan alokasi anggaran
Charles mendorong adanya intervensi terukur dari pemerintah pusat. Tujuannya untuk menjamin ketersediaan layanan kesehatan yang memadai selama masa pemulihan dan rehabilitasi.
"Harapan kami dengan peninjauan lapangan ini beserta jajaran Direktorat Jenderal Kementerian Kesehatan. Terdapat intervensi terukur dari pemerintah pusat untuk menjamin ketersediaan pelayanan kesehatan yang memadai,"
Kondisi pelayanan medis sekarang
Meski sejumlah fasilitas rusak, pelayanan bagi korban luka dan pasien bersalin tetap berjalan sesuai prosedur kesehatan. Charles menyebut perkembangan klinis pasien yang dirawat di fasilitas darurat menunjukkan hasil yang baik.
"Meskipun sarana fisik berstatus memprihatinkan, pasien yang menjalani pengobatan serta persalinan memiliki tingkat pemulihan klinis yang baik. Hal ini menjadi indikator positif bagi kelancaran penanganan awal,"
Data kerusakan dan rekomendasi pemerintah daerah
Gubernur Nusa Tenggara Timur, Melki Laka Lena, menilai rumah sakit lapangan tidak cocok untuk jangka panjang. Ia meminta percepatan pembangunan kembali faskes permanen di Flores.
"Jadi kalau memang ada dukungan Komisi IX, khusus buat rumah sakit di Flores. Ini saya rekomendasikan untuk bisa didukung agar segera dibangun,"
Menurut data posko provinsi, terdapat sekitar 384 fasilitas kesehatan terdampak gempa. Kerusakan berkategori rusak sedang hingga bangunan yang tidak dapat digunakan kembali.
Langkah ke depan
DPR terus mendorong pemerintah untuk menyiapkan anggaran khusus rekonstruksi. Penekanan diberikan pada pembangunan kembali faskes secara permanen agar layanan kesehatan dapat pulih dan berkelanjutan.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
KLH Minta Swasta Bangun Sekat Kanal Atasi Karhutla Gambut Kalbar
KLH minta perusahaan swasta bangun sekat kanal di konsesi untuk atasi kebakaran lahan gambut Kalbar dan memp...
BULOG Siapkan Stok Beras Antisipasi Perpanjangan Darurat Gempa NTT
BULOG menyiapkan stok beras hingga 18.500 ton untuk mengantisipasi perpanjangan tanggap darurat gempa di NTT...
Kemensos Salurkan Rp15 Juta untuk 13 Ahli Waris Korban Gempa Nagekeo
Kemensos menyerahkan santunan Rp15 juta kepada 13 ahli waris korban gempa Nagekeo di Posko Berdikari Danga p...
Pemerintah Siapkan Rp1,2 T Cadangan Pangan untuk Bencana 2026
Pemerintah menyiapkan Rp1,2 triliun untuk Cadangan Pangan Pemerintah 2026 dan Rp17,5 triliun untuk bantuan b...
Fadli Zon Siapkan Revitalisasi Situs Budaya di Maluku Utara
Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengumumkan rencana revitalisasi situs budaya di Maluku Utara, fokus pada Terna...
DPR Pastikan Revitalisasi Desa Adat Sade Usai Kebakaran
Wakil Ketua DPR Sari Yuliati pastikan revitalisasi Desa Adat Sade usai kebakaran 22 Agustus; DPR beri Rp200...