Deni Wicaksono Jelaskan Copot Foto Wakil Presiden Gibran

SURABAYA — Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Deni Wicaksono menjelaskan alasan ia mencopot foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dari ruang kerjanya. Pernyataan itu disampaikan pada Rabu, 11 November 2026, setelah foto ruang kerja yang diunggah lewat WhatsApp menyita perhatian publik. Deni menegaskan tindakan tersebut bukan soal antipati personal, melainkan bentuk kegelisahan politik terkait legitimasi kepemimpinan dan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan negara.

Alasan dan penegasan Deni

Deni mengatakan sebagai wakil rakyat ia punya tanggung jawab moral dan politik untuk menyuarakan kegelisahan masyarakat. Ia menyebut persoalan ini berkaitan dengan integritas pemegang jabatan publik dan penghormatan terhadap konstitusi.

“Sebagai wakil rakyat, saya merasa memiliki tanggung jawab untuk menyuarakan apa yang menjadi kegelisahan masyarakat. Ini bukan semata-mata persoalan personal terhadap seseorang, tetapi menyangkut bagaimana kita menjaga marwah demokrasi, menghormati konstitusi, dan memastikan bahwa setiap pemegang jabatan publik memiliki legitimasi yang dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat,”

Ia menegaskan bahwa jabatan publik membawa tanggung jawab konstitusional. Deni berharap dinamika politik nasional menjadi momentum memperkuat demokrasi dan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.

Kronologi dan bukti visual

Sikap Deni mencopot foto Gibran mencuat setelah ia mengunggah foto ruang kerja melalui status WhatsApp pada Jumat, 6 November 2026. Dalam foto tersebut tampak foto Presiden Prabowo Subianto dan lambang Garuda Pancasila di dinding utama, sementara foto Wakil Presiden tidak terlihat.

Deni menyertakan tulisan singkat “leren sik” dalam unggahannya, yang dipahami sebagai pesan untuk berhenti sejenak atau istirahat. Langkah itu kemudian menjadi perbincangan luas di tengah dinamika politik nasional pekan berikutnya.

Reaksi pengamat dan makna simbolik

Pengamat komunikasi politik Universitas Trunojoyo Madura, Surokim Abdussalam, menilai simbol di ruang kerja pejabat bukan sekadar ornamen. Ia mengatakan simbol bisa menjadi medium komunikasi dan kritik tanpa pidato resmi.

“Saya bisa merasakan kerisauan beberapa tokoh seperti Pak Deni sebagai Wakil Ketua DPRD Jawa Timur. Dalam komunikasi politik, simbol sering kali berbicara lebih kuat daripada pernyataan verbal. Kita tentu perlu mendengar penjelasan beliau, tetapi jika ini merupakan sikap yang disengaja, saya melihatnya sebagai ekspresi kegelisahan politik yang patut dipahami dalam konteks lebih luas,”

Surokim menambahkan bahwa ruang kerja pimpinan DPRD berfungsi sebagai representasi institusi dan identitas politik. Karena itu, pilihan simbol di ruang kerja mencerminkan posisi pejabat dalam dinamika kekuasaan.

Implikasi dan harapan

Deni mengingatkan agar loyalitas kepada negara dan konstitusi ditempatkan di atas loyalitas kepada individu atau kelompok politik. Baginya, kepatuhan terhadap konstitusi harus menjadi prinsip utama setiap pemegang jabatan publik.

Langkah Deni membuka diskusi tentang bagaimana simbol politik dipakai untuk menyuarakan kritik dan evaluasi publik. Perkembangan ini juga memberi tekanan pada penyelenggara negara untuk menjaga legitimasi dan transparansi demi memperkuat kepercayaan rakyat.