DEM Aceh Dorong Percepatan Investasi Blok Andaman

DEM Aceh menggelar Seminar Nasional Peugah Haba Energi bertajuk “Membangun Kesepahaman di Tengah Polemik Pengembangan Blok Andaman” pada Senin, 27 Juli 2026, di Waroeng Aceh Garuda, Tebet, Jakarta Selatan. Acara hybrid ini diikuti lebih dari 170 peserta, termasuk lebih dari 100 daring dan 74 luring, dengan pembicara dari regulator, akademisi, dan aktivis energi.

Tujuan seminar dan peserta

Seminar bertujuan membangun kesamaan persepsi terkait pengembangan Blok Andaman, khususnya pembahasan Plan of Development (PoD) Tahap I. Kegiatan dibuka oleh Presiden DEM Aceh, Faizar Rianda, dan dipandu Ketua Umum Masyarakat Ketahanan Energi Indonesia, Awaf Wirajaya.

Pandangan DEM Aceh: dukungan dengan catatan

Faizar menegaskan DEM Aceh mendukung pengembangan Blok Andaman sebagai Proyek Strategis Nasional. Namun, dukungan itu harus diikuti upaya menghadirkan nilai tambah bagi Aceh melalui pembangunan industri hilir berbasis gas tanpa menghambat percepatan investasi.

Ia menilai perdebatan soal pilihan skema—apakah Floating Production, Storage and Offloading (FPSO), Onshore Processing Facility (OPF), atau skema hybrid—harus mengacu pada potensi lapangan, tantangan laut dalam, kajian teknis, dan keekonomian proyek. Faizar menekankan pentingnya realisasi PoD agar kepercayaan investor tetap terjaga.

Paparan regulator dan akademisi

Kepala SKK Migas, Dr. Ir. Djoko Siswanto, MBA, hadir sebagai narasumber daring. Ia memaparkan arah pengembangan sektor hulu migas nasional, tantangan investasi, dan pentingnya kepastian investasi agar proyek strategis berjalan sesuai target.

Ketua ICRES, Dr. Ir. Surya Darma, MBA, mengingatkan pengalaman Blok Masela yang memakan waktu hampir 26 tahun hingga terealisasi. Ia menilai keterlambatan serupa harus dihindari untuk Blok Andaman. Menurut Surya, gas lepas pantai Andaman adalah aset strategis untuk ketahanan energi dan jembatan menuju transisi ke energi lebih hijau.

Suar generasi muda dan aktivis

Founder DEM Aceh sekaligus aktivis energi, Didi Supriadi, menekankan PoD Tahap I seharusnya menjadi titik awal yang menyatukan visi para pemangku kepentingan. Ia menggarisbawahi bahwa Aceh harus berkembang menjadi pusat industri berbasis gas, bukan sekadar daerah penghasil bahan baku.

"PoD I bukanlah garis akhir, melainkan titik awal pengembangan Blok Andaman. Strategi yang disusun harus menjawab kebutuhan jangka panjang Aceh, bukan hanya kepentingan jangka pendek," ujar Didi Supriadi.

Rekomendasi strategis

Hasil diskusi dirangkum DEM Aceh menjadi lima rekomendasi strategis yang diharapkan menjadi masukan bagi pembuat kebijakan:

1. Mengalokasikan sebagian produksi gas Blok Andaman sebagai bahan baku industri di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun.
2. Menyusun skema harga gas yang kompetitif melalui kontrak jangka panjang untuk menarik investasi industri hilir.
3. Menyusun Master Plan Industrialisasi Blok Andaman–KEK Arun.
4. Membentuk forum koordinasi yang melibatkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, BPMA, SKK Migas, kontraktor, pengelola KEK Arun, akademisi, dan dunia usaha.
5. Mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia Aceh melalui pendidikan vokasi, sertifikasi, dan pelatihan sesuai kebutuhan industri migas dan petrokimia.

Penutup: momentum percepatan

Moderator menilai diskusi menunjukkan semangat bersama membangun masa depan energi Aceh melalui dialog konstruktif. DEM Aceh berharap polemik PoD menjadi momentum memperkuat kolaborasi, mempercepat investasi berdasar kajian teknis, dan meletakkan fondasi hilirisasi industri berbasis gas agar Blok Andaman memberi manfaat ekonomi nyata bagi Aceh dan Indonesia.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Ir. Djoko Siswanto, MBA, yang telah meluangkan waktu berdiskusi bersama kami. Kehadiran beliau menunjukkan komitmen SKK Migas dalam membangun komunikasi yang terbuka dengan masyarakat, khususnya generasi muda Aceh," kata Faizar Rianda.