Tiga Opsi Pengganti Wakil Presiden untuk Prabowo setelah Gibran

JAKARTA — Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah memaparkan tiga opsi yang bisa dipertimbangkan Presiden Prabowo Subianto untuk mengisi jabatan Wakil Presiden setelah Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri. Pernyataan itu disampaikan Said pada Jumat, 13 November 2026. Ia menekankan Presiden memiliki kewenangan mengajukan dua nama ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), sehingga pilihan harus selaras dengan kebutuhan pemerintahan.

Tiga opsi pengisian kursi wakil presiden

Said membagi alternatif menjadi tiga kelompok figur. Setiap opsi memiliki kelebihan dan kelemahan yang berbeda. Pilihan harus mempertimbangkan dinamika politik serta kebutuhan teknis pemerintahan.

• Internal koalisi — figur dari partai koalisi atau lingkar pemerintahan, termasuk kader Partai Gerindra. Keunggulannya adalah kedekatan politik dan keselarasan kebijakan dengan Presiden.
• Di luar koalisi — tokoh dari luar blok pemerintahan yang bisa memperluas dukungan politik dan membangun persatuan nasional.
• Nonpolitik — kalangan profesional, teknokrat, ulama, atau budayawan yang dipilih berdasarkan kompetensi administratif dan keahlian tertentu.

"Opsi kedua, Presiden Prabowo dapat mengambil figur dari luar koalisi pemerintahan. Pilihan tersebut dapat dipertimbangkan sebagai upaya membangun persatuan sekaligus memperkuat dukungan politik, baik di DPR maupun di luar parlemen,"

Mekanisme konstitusional

Said menjelaskan mekanisme pengisian berbeda dengan proses pemilu. Pengisian dilakukan dalam kerangka pemerintahan. Presiden mengusulkan dua nama untuk dipilih oleh MPR sesuai konstitusi. Oleh karena itu, strategi politik dan pertimbangan substantif harus seimbang.

Kriteria figur ideal

Menurut Said, wakil presiden ideal sebaiknya berasal dari kelompok yang memiliki kekuatan besar di parlemen, namun tetap mampu bekerja selaras dengan Presiden. Selain itu, figur tersebut perlu memiliki pengalaman pemerintahan dan rekam jejak yang jelas.

Beberapa kriteria yang disebut penting antara lain kemampuan merumuskan kebijakan, menyelesaikan persoalan strategis nasional, serta melengkapi kepemimpinan nasional tanpa menimbulkan persaingan internal.

Dampak politik dan pemerintahan

Said menilai keselarasan hubungan Presiden dan Wakil Presiden krusial agar pemerintahan fokus menyelesaikan masalah masyarakat. Hubungan yang solid juga dinilai memberi peluang melanjutkan kerja sama hingga Pemilu 2029 sehingga program pembangunan lebih berkelanjutan.

Penutup: Keputusan ada di tangan Presiden

Meskipun ada tiga alternatif, Said menegaskan keputusan akhir tetap wewenang Presiden Prabowo. Ia menilai Presiden paling memahami kebutuhan dan tantangan pemerintahan yang dipimpinnya setelah dua tahun berkuasa.

"Namun semua itu berpulang ke presiden. Beliaulah yang paling paham apa yang dibutuhkannya. Setidaknya dari perjalanan dua tahun pemerintahan yang beliau pimpin, dan tantangan masalah yang harus diselesaikan ke depan," demikian pandangan Said Abdullah.

Proses selanjutnya akan bergantung pada langkah politik Presiden dan dinamika di MPR saat menerima dua nama calon wakil presiden.