Didik: Mundurnya Gibran Cermin Dinamika Politik Nasional

SURABAYA — Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Didik Prasetiyono, menyatakan pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebagai bukti cepatnya perubahan konstelasi politik nasional. Pernyataan itu disampaikan saat Didik mengikuti program kunjungan di Seoul, Korea Selatan, Kamis (12/11/2026). Ia meminta semua pihak menerima dinamika dan menjalankan proses sesuai konstitusi.

Keterangan singkat dan reaksi

Didik mengaku terkejut melihat laju perubahan politik yang berujung pada pengajuan pengunduran diri Gibran. Menurutnya, peristiwa ini memberi pelajaran tentang kekuasaan, komunikasi, kesetiaan, dan etika politik.

"Terus terang, seluruh masyarakat mestinya cukup terkejut melihat proses politik yang berlangsung begitu cepat. Dalam waktu relatif singkat, kita menyaksikan perubahan besar dalam konstelasi politik nasional."

Dukungan HMP dan perubahan konfigurasi politik

Didik menyoroti dukungan untuk usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang diajukan 120 anggota DPR dari delapan fraksi. Menariknya, dukungan itu datang juga dari anggota partai yang sebelumnya mengusung pasangan Prabowo–Gibran pada Pilpres 2024.

"Dukungan anggota dari seluruh fraksi, termasuk partai-partai pengusung Prabowo–Gibran, menunjukkan bahwa lanskap politik nasional memang telah berubah," ujar Didik.

Ia menegaskan bahwa dukungan politik tidak permanen dan perubahan sikap merupakan bagian dari demokrasi.

Pesan tentang etika, kepercayaan, dan konstitusi

Didik menekankan pentingnya menjaga komunikasi, merawat kepercayaan, dan konsistensi dalam berpolitik. Ia mengingatkan tradisi nilai yang diajarkan Ketua Umum PDI Perjuangan, termasuk Satyam Eva Jayate—yang menurutnya berarti kebenaran akan menang, namun tidak perlu merayakan kesulitan orang lain.

"Politik selalu bergerak. Dukungan pada masa lalu tidak otomatis menjadi jaminan dukungan untuk selamanya. Di sinilah pentingnya komunikasi, menjaga kepercayaan, dan merawat komitmen politik."

Soal proses pengunduran diri, Didik menegaskan semua tahapan ketatanegaraan harus dijalankan sesuai konstitusi.

"Konstitusi sudah menyediakan jalan. Kita memiliki lembaga negara dengan kewenangannya masing-masing. Semua proses harus berjalan sesuai aturan,"

Dampak politik dan prioritas pemerintahan

Didik melihat momentum ini sebagai kesempatan bagi Presiden untuk memperkuat konsolidasi pemerintahan di tengah perubahan politik. Ia mengingatkan agar energi politik diarahkan untuk menyelesaikan persoalan rakyat, bukan konflik berkepanjangan.

Isu kebijakan yang menurutnya perlu mendapat perhatian segera antara lain:

• Pemulihan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja
• Peningkatan daya saing industri dan ketahanan energi
• Penanganan bencana dan tata kelola pemerintahan

Pelajaran dari kunjungan ke Korea

Dari kunjungannya ke Seoul, Anyang, dan Busan, Didik menyebut pentingnya inovasi, kecerdasan buatan, digitalisasi, dan tata kelola yang responsif. Ia mengingatkan Indonesia harus bergerak cepat mempersiapkan masa depan agar tidak tertinggal.

Didik menutup pernyataannya dengan mengingatkan bahwa perubahan politik yang berlangsung cepat wajib menjadi pelajaran bagi semua pihak: konstitusi harus tetap menjadi pedoman, sementara komunikasi, kesetiaan, dan etika politik harus terus dijaga.