Biaya Tes Narkoba Picu Kekhawatiran Pengisian BPD Bojonegoro

BOJONEGORO — Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mempersiapkan tahapan pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) periode 2027–2035. Namun, kewajiban melampirkan surat keterangan bebas narkoba dikhawatirkan membebani bakal calon karena biaya pemeriksaan diperkirakan mencapai Rp 300.000–Rp 500.000 per orang.

Biaya tersebut dinilai memberatkan jika ditanggung secara mandiri. Menanggapi kekhawatiran itu, anggota Komisi A DPRD Bojonegoro dari Fraksi PDI Perjuangan, Erix Maulana Heri Kiswanto, mendesak Pemerintah Kabupaten untuk memberikan bantuan pembiayaan kepada calon anggota BPD.

"Saya sudah minta kepada Dinas PMD (Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) untuk mengajukan permintaan anggaran guna membantu para calon anggota BPD,"

— Erix Maulana Heri Kiswanto

Celah dalam aturan pembiayaan

Ketentuan pengisian keanggotaan BPD tercantum dalam Surat Edaran Bupati Bojonegoro Nomor 140/9/412.211/2026 tentang Pelaksanaan Pengisian Keanggotaan BPD Periode 2027–2035, yang ditetapkan pada 5 Oktober 2026. Di poin keenam surat edaran tercantum syarat surat keterangan berbadan sehat dan bebas narkoba.

Namun aturan itu tidak merinci besaran biaya pemeriksaan maupun pihak yang wajib menanggungnya. Pada bagian L tentang pembiayaan disebutkan bahwa biaya pelaksanaan pengisian anggota BPD dibebankan kepada APBDes serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat, tanpa rincian komponen biaya.

Ketidakjelasan tersebut menimbulkan celah. Kepala desa dan panitia di lapangan belum mendapatkan kepastian apakah tes kesehatan dan surat bebas narkoba harus ditanggung oleh APBDes atau dibebankan kepada calon.

"Kita ingin BPD diisi oleh orang-orang terbaik di desa yang punya komitmen memajukan desa. Jangan sampai karena biaya tes Rp 300.000 sampai Rp 500.000, warga yang potensial malah mundur. Negara harus hadir meringankan,"

— Erix Maulana Heri Kiswanto

Tahapan pengisian BPD

Sesuai surat edaran bupati, pengisian anggota BPD dapat dilakukan melalui dua mekanisme: pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan. Kepala desa wajib memulai persiapan paling lambat enam bulan sebelum masa jabatan BPD periode sebelumnya berakhir.

1. Pembentukan panitia dan penetapan wilayah keterwakilan.
2. Penentuan kuota keterwakilan wilayah dan kuota perempuan.
3. Sosialisasi oleh panitia, maksimal selama tujuh hari.
4. Penjaringan bakal calon selama tujuh hari.
5. Penelitian administrasi dan penetapan calon oleh panitia.

Proses ini melibatkan masyarakat di seluruh desa se-Kabupaten Bojonegoro. Karena itu, kepastian subsidi atau bantuan biaya dari Pemkab diharapkan dapat membuat proses lebih inklusif dan tidak menghalangi partisipasi warga yang potensial.

Tanpa kejelasan pembiayaan, ada risiko calon berkualitas batal mendaftar karena beban biaya administrasi pada tahap awal. Pemkab diminta segera mengatur mekanisme pembiayaan atau memberikan subsidi agar pengisian BPD periode 2027–2035 berjalan transparan dan adil bagi seluruh desa.