Wakil Ketua DPRD Jatim: Pengesahan APBD 2027 Tetap Prioritas

JEMBER — Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Deni Wicaksono, meminta agar dinamika politik nasional tidak mengganggu konsentrasi pemerintahan daerah dalam menyelesaikan agenda pembangunan. Ia menegaskan pembahasan dan pengesahan APBD Jawa Timur 2027 harus tetap menjadi prioritas legislatif dan eksekutif. Pernyataan itu disampaikan usai menghadiri acara stand up comedy di Café Viking, Jalan Semeru, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Jember, Selasa (10/11/2026).

Fokus pada pengesahan APBD 2027

Deni menegaskan kedua lembaga pemerintah di provinsi harus menjaga ritme kerja agar anggaran daerah dapat disahkan tepat waktu. Menurutnya, amanah rakyat menjadi alasan utama untuk memprioritaskan pengesahan APBD tersebut.

“Dinamika nasional sedang hangat-hangatnya, bahkan menuju panas. Tetapi kami di legislatif dan eksekutif mendorong agar tidak terpengaruh.

"Amanah rakyat yang kita perjuangkan tetap menjadi prioritas. Konsentrasi difokuskan pada proses pengesahan APBD Jawa Timur 2027,”

Ia meminta agar seluruh pihak terkait memusatkan perhatian pada proses teknis pembahasan anggaran, agar program pembangunan dan pelayanan publik tidak terganggu.

Penghormatan terhadap aspirasi masyarakat

Meski menuntut fokus pada penganggaran, Deni menyatakan tidak akan mengabaikan aspirasi masyarakat yang muncul terkait dinamika politik nasional. Ia menyebut siap menyalurkan suara publik ke level partai selama aspirasi disampaikan melalui mekanisme yang berlaku.

“Kami menghargai aspirasi masyarakat. Kebetulan demo di Surabaya juga besar-besaran. Selama tidak merusak dan memaksakan kehendak, insya Allah kami menampung aspirasi masyarakat Jawa Timur,”

Pernyataan itu menunjukkan upaya untuk menyeimbangkan antara tanggung jawab pemerintahan daerah dan penghormatan terhadap kebebasan berpendapat.

Imbauan jaga keamanan dan saluran aspirasi

Deni mengimbau masyarakat untuk menyalurkan aspirasi melalui jalur resmi dan terorganisir. Ia menekankan pentingnya menjaga keamanan serta stabilitas daerah agar kegiatan politik tidak menimbulkan kerugian publik.

“Karena jika sampai terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, yang rugi kita semua,”

Dengan imbauan tersebut, ia berharap gejolak politik tidak mengganggu pelaksanaan program pembangunan yang sedang berjalan.

Pernyataan Deni disampaikan di tengah suasana politik nasional yang sedang dinamis, sambil menegaskan bahwa prioritas kerja di tingkat provinsi tetap adalah penyelesaian agenda anggaran dan pembangunan.