DPRD Surabaya Minta Kuota Rutilahu Naik Jadi 2.250 Unit pada 2027

Surabaya — DPRD Surabaya mendorong Pemerintah Kota meningkatkan kuota perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) menjadi 2.250 unit pada 2027. Permintaan ini disertai usulan agar program terintegrasi dengan pemberdayaan masyarakat dan gerakan gotong royong, sehingga tidak menambah beban finansial bagi penerima bantuan.

Rencana kuota dan anggaran

Pada 2026, Pemkot mengalokasikan perbaikan sebanyak 2.240 unit dengan besaran bantuan mengacu pada Standar Satuan Harga, yakni Rp 35 juta per rumah. Dari angka itu, sekitar 1.500 unit dikerjakan oleh Kelompok Teknis Perbaikan Rumah (KTPR) di tingkat kelurahan, sedangkan sisanya ditangani Satgas Pemkot.

Untuk 2027, DPRD mengusulkan kenaikan tipis kuota menjadi 2.250 unit dengan besaran bantuan tetap pada Rp 35 juta per unit.

Pelibatan kelompok lokal

Komisi C DPRD Surabaya menekankan pentingnya memperbesar porsi pengerjaan oleh kelompok masyarakat. Targetnya, keterlibatan KTPR meningkat dari sekitar 1.500 unit pada 2026 menjadi 1.650 unit pada 2027.

"Yang mengerjakan bukan vendor, bukan rekanan, bukan CV, bukan PT, tetapi kelompok teknis perbaikan rumah yang melibatkan masyarakat di sekitar rumah tidak layak huni tersebut. Karyawannya lokal semuanya," tegas Eri Irawan, Ketua Komisi C DPRD Surabaya.

Strategi ini diharapkan membuka lapangan kerja lokal dan menggerakkan ekonomi di lingkungan penerima bantuan.

Dukungan Satgas dan kebutuhan darurat

DPRD juga mendorong keterlibatan Satgas di tiap kecamatan. Satgas diperlukan untuk membantu proses pembongkaran dan pemindahan barang penerima bantuan, terutama bagi lansia atau keluarga yang tinggal sendiri.

Eri menerangkan bahwa waktu perbaikan rata-rata memakan waktu sekitar satu bulan. Namun, untuk kerusakan struktur yang lebih parah, proses bisa sampai dua bulan. Selama itu, penghuni harus mencari tempat tinggal sementara, yang berpotensi menambah beban biaya.

"Jangan sampai program perbaikan rumah justru menyusahkan masyarakat kurang mampu. Karena itu, Satgas kecamatan perlu dilibatkan untuk membantu bergotong royong," ujar Eri.

Integrasi dengan Kampung Pancasila

Untuk mengantisipasi kebutuhan tempat tinggal sementara, DPRD mendorong integrasi program Rutilahu dengan gerakan Kampung Pancasila. Dengan semangat gotong royong, warga setempat diharapkan membantu menyediakan tempat tinggal sementara bagi tetangga yang rumahnya sedang direnovasi.

Langkah ini bertujuan agar program tidak hanya memperbaiki fisik hunian, tetapi juga menjaga solidaritas sosial dan mengurangi beban ekonomi penerima bantuan.

Penutup

Dengan kenaikan kuota dan peningkatan peran KTPR serta Satgas kecamatan, DPRD berharap program Rutilahu Surabaya 2027 dapat berjalan lebih manusiawi dan berdampak luas. Pelaksanaan yang memadukan bantuan fisik dan dukungan komunitas dipandang krusial untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan tidak menambah beban warga.