3 Opsi Pengisian Wakil Presiden Usai Mundurnya Gibran untuk Prabowo

JAKARTA — Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah menjelaskan tiga opsi yang dapat dipertimbangkan Presiden Prabowo Subianto untuk mengisi kursi Wakil Presiden setelah Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri pada November 2026. Pilihan itu meliputi figur dari internal koalisi, tokoh di luar koalisi, atau kalangan nonpolitik seperti profesional, teknokrat, ulama, dan budayawan.

Tiga alternatif calon wakil presiden

Said menegaskan masing-masing opsi punya kelebihan dan kelemahan. Presiden memiliki kewenangan mengajukan dua nama kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), sehingga keputusan harus disesuaikan kebutuhan pemerintahan dan kondisi politik saat ini.

• Internal koalisi: memilih kader dari partai koalisi, termasuk kemungkinan dari Partai Gerindra, yang dinilai selaras secara politik dengan Presiden.
• Tokoh di luar koalisi: menarik figur nonkoalisi untuk membangun persatuan dan memperkuat dukungan politik di DPR maupun di luar parlemen.
• Nonpolitik profesional: memilih profesional, teknokrat, ulama, atau budayawan untuk fokus ke kapasitas teknis dan solusi kebijakan.

Mekanisme pengisian dan pertimbangan strategis

Said mengingatkan bahwa pengisian posisi wapres yang kosong berbeda dengan pemilihan melalui pemilu. Proses berlangsung dalam kerangka pemerintahan, di mana Presiden mengajukan dua calon untuk dipilih oleh MPR sesuai ketentuan konstitusi.

Dalam menentukan nama, Said menyarankan mempertimbangkan beberapa faktor: kekuatan politik di DPR, kemampuan teknokratis, pengalaman pemerintahan, dan kemampuan membangun hubungan kerja yang selaras dengan Presiden. Ia menilai figur ideal berasal dari kelompok politik yang kuat di parlemen namun tetap kooperatif.

Keseimbangan peran dan risiko internal

"Opsi kedua, Presiden Prabowo dapat mengambil figur dari luar koalisi pemerintahan. Pilihan tersebut dapat dipertimbangkan sebagai upaya membangun persatuan sekaligus memperkuat dukungan politik, baik di DPR maupun di luar parlemen,"

Said juga menekankan wakil presiden harus mampu melengkapi kepemimpinan nasional, memahami karakter Presiden, dan membantu merumuskan kebijakan untuk menyelesaikan persoalan strategis nasional, baik jangka pendek maupun menengah.

Namun, ia mengingatkan agar keberadaan wakil presiden tidak menimbulkan persaingan kepemimpinan atau 'matahari kembar' yang mengganggu stabilitas pemerintahan. Keselarasan hubungan antara Presiden dan Wakil Presiden dinilai penting agar fokus pemerintahan tetap pada penyelesaian masalah masyarakat dan kesinambungan pembangunan.

Keputusan ada di tangan Presiden

"Namun semua itu berpulang ke presiden. Beliaulah yang paling paham apa yang dibutuhkannya. Setidaknya dari perjalanan dua tahun pemerintahan yang beliau pimpin, dan tantangan masalah yang harus diselesaikan ke depan,"

Dengan demikian, meski ada tiga alternatif, keputusan akhir sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo. Pilihan siapa pun akan berdampak pada dinamika politik dan arah pemerintahan menjelang agenda prioritas nasional dan Pemilu 2029.