Pesisir Sumenep Terdesak Korporasi, DPRD Dorong Perda Reforma Agraria

SUMENEP — Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumenep Darul Hasyim Fath menyatakan ruang publik di pantai dan pesisir Sumenep semakin terdesak oleh kepentingan korporasi. Pernyataan itu disampaikan dalam Rembuk Agraria Pesisir yang digelar DPD Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Kabupaten Sumenep pada Rabu, 11 November 2026.

Korporasi tekan akses publik di pesisir

Darul menilai aksi perusahaan, baik berskala besar maupun kecil, mengambil alih fungsi ruang publik di pesisir sehingga warga kehilangan akses untuk mencari nafkah dan berekreasi.

"Hari-hari belakangan ini, aksi korporasi, kegiatan multinasional corporation, yang membuat kemerdekaan ruang publik kita di arena pantai dan pesisir, yang kian hari kian berkurang, karena ruang privat memenangkan pertarungan ruang publik,"

Menurutnya, banyak pantai yang dulu menjadi tempat keluarga mencari kerang, gurita, ikan, dan cumi kini menjadi tidak bisa dimasuki karena kegiatan perusahaan.

Dampak langsung terhadap masyarakat nelayan

Darul menekankan masalah pesisir tidak cukup diatasi hanya dengan bantuan alat tangkap. Kompleksitas persoalan menyangkut akses wilayah tangkap dan sumber penghidupan nelayan.

"Berbicara masyarakat pesisir, kompleksitasnya itu luar biasa. Tidak cukup menyelesaikan problem masyarakat pesisir hanya dengan membawa alat pancing,"

Dia menambahkan bahwa baik perusahaan migas berskala besar maupun pengusaha tambak berskala kecil sama-sama berpotensi meminggirkan masyarakat pesisir.

Perda Reforma Agraria sebagai solusi

Guna melindungi hak masyarakat sipil di pesisir, Darul mendorong pembentukan Perda Reforma Agraria di tingkat kabupaten. Perda ini diharapkan memperjelas akses publik, menguatkan hak kelola masyarakat, dan menjaga supremasi kepentingan warga pesisir.

"Perda reforma agraria, sebagai bagian dari upaya menjaga supremasi masyarakat sipil,"

Empat isu utama perlindungan pesisir menurut KNTI

Ketua KNTI Kabupaten Sumenep, Taufiqurrahman, menyampaikan empat isu prioritas yang harus mendapat perhatian untuk melindungi masyarakat pesisir:

• Keadilan agraria pesisir yang mencakup akses laut dan pantai, bukan hanya kepemilikan tanah.
• Perlindungan ruang hidup nelayan agar tetap memiliki akses ke wilayah tangkap.
• Perlindungan ekosistem pesisir untuk menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya perikanan.
• Keterlibatan nelayan dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan yang menyangkut kawasan pesisir.

"Juga perlindungan ruang hidup nelayan. Nelayan harus tetap memiliki akses ke wilayah tangkap agar bisa menjalankan aktivitas melaut dan memenuhi kebutuhan hidup keluarganya,"

"Termasuk keterlibatan nelayan dalam kebijakan. Masyarakat pesisir perlu dilibatkan dalam perencanaan pembangunan, pengambilan keputusan, hingga penyusunan kebijakan yang berkaitan dengan kawasan pesisir,"

Rembuk Agraria Pesisir di Sumenep menegaskan perlunya langkah kebijakan lokal untuk menyeimbangkan kepentingan ekonomi korporasi dan hak hidup masyarakat pesisir. Usulan Perda Reforma Agraria menjadi titik awal untuk memperkuat perlindungan akses, sumber penghidupan, dan keterlibatan masyarakat dalam tata kelola pesisir ke depan.