Indonesia Targetkan Bursa Komoditas Nasional Jadi Penentu Harga

Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS) OJK, Sarjito, menargetkan Indonesia menjadi penentu harga komoditas strategis dunia melalui pembentukan bursa komoditas nasional. Pernyataan ini disampaikan usai pelantikan Sarjito di Mahkamah Agung, Jakarta, Rabu, 9 September 2026. Tujuannya untuk mengubah posisi Indonesia dari pengikut harga menjadi penentu harga.

Ambisi: dari price taker ke price maker

Sarjito menilai Indonesia sejauh ini berperan besar sebagai produsen komoditas, namun masih price taker. Pembentukan bursa diharapkan mengubah hal itu secara bertahap. Dengan bursa, Indonesia bisa menjadi referensi harga dan kemudian berkembang menjadi pembentuk harga global.

"Kita itu sebagai penghasil, contoh nikel terbesar di dunia, tetapi kita tidak pernah bisa menentukan harganya. Harganya ditentukan oleh pihak-pihak lain, dan itu ironi,"

"Paling tidak untuk awal tidak lagi menjadi price taker tapi bisa menjadi price influencer dan menjadi bursa reference. Dan at the end kita tentu harus sanggup dan mampu confident untuk menjadi price maker,"

Alasan pembentukan bursa

Sarjito menyebutkan posisi produksi kuat Indonesia sebagai dasar inisiatif ini. Selama ini harga komoditas masih mengacu pada penetapan yang dilakukan oleh pelaku lain di pasar internasional. Bursa di dalam negeri diharapkan memberi Indonesia suara lebih besar dalam pembentukan harga.

Fungsi bursa untuk pengawasan dan transparansi

Sarjito menekankan bursa tidak hanya soal penentuan harga. Bursa juga berfungsi sebagai alat pengawasan transaksi komoditas nasional. Pencatatan transaksi di bursa memudahkan pemerintah memantau harga dan volume perdagangan secara terbuka.

"Sehingga di dalam banyak kesempatan juga isu mengenai transfer pricing, under-invoicing, baik harga dan volume bisa kita kontrol dengan baik. Sehingga pada akhirnya, semua transaksi akan menjadi referensinya di dalam bursa,"

Manfaat pengawasan meliputi:

• Pendeteksian praktik transfer pricing dan under-invoicing.
• Pengawasan harga dan volume transaksi yang lebih akurat.
• Data perdagangan yang menjadi basis kebijakan fiskal dan moneter.

Dampak ekonomi dan manfaat publik

Sarjito berharap mekanisme bursa membuat nilai transaksi komoditas tercatat lebih optimal. Dengan pencatatan dan pengawasan yang lebih baik, penerimaan negara dari devisa dan pajak diharapkan meningkat secara proporsional.

"InsyaAllah negara kita menjadi makmur, not only beberapa pihak, tetapi adalah rakyat Indonesia. Karena tentu saja, devisa dan juga pajak akan masuk secara proporsional dan profesional,"

Rencana ini masih akan dilaksanakan secara bertahap. Langkah awal fokus pada pembentukan infrastruktur bursa dan regulasi pengawasan. Ke depan, kinerja bursa akan menentukan sejauh mana Indonesia bisa bertransformasi menjadi penentu harga komoditas di panggung global.