Bupati Langkat Syah Afandin Ditetapkan Tersangka Usai OTT KPK

Langkat, Sumut — Bupati Langkat Syah Afandin ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pada 2 Juli 2026. OTT diduga terkait penerimaan uang suap terkait proyek di Dinas Pendidikan dan Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Kabupaten Langkat.

Kronologi penangkapan

Pihak KPK menyatakan penyidik berada di Kabupaten Langkat sehingga memicu perubahan rencana pertemuan yang melibatkan bupati. Menurut Plh Direktur Penyidikan KPK, Ahmad Taufik Husein, sebelum OTT terjadi, Syah Afandin menghubungi Yaqub Abdhal Al Mu’arif, pihak swasta yang juga tercatat sebagai anggota tim suksesnya pada Pilkada 2024, untuk menyepakati pertemuan usai acara APKASI.

“Namun, sekira Pukul 11 malam ZK (Zulkifli selaku driver bupati) menghubungi YQB (Yaqub) untuk meminta SAF (Syah Afandin) balik arah, karena mengetahui Tim KPK sedang berada di Kabupaten Langkat,”

Petugas menyebut upaya pengalihan lokasi itu tidak menghindarkan penindakan. Pada pagi harinya, penyerahan uang terjadi di sebuah kafe di Medan, lalu tim KPK mengamankan sejumlah uang saat kendaraan menjalani pemeriksaan.

Barang bukti dan proses penahanan

KPK mengamankan uang tunai sebesar Rp100 juta. Uang itu ditemukan di bawah jok kursi penumpang depan saat salah satu tersangka dalam perjalanan menuju Kota Binjai diperiksa. Menurut keterangan penyidik, uang tersebut diduga merupakan bagian dari fee proyek.

“Sekira Pukul 8 pagi, YQB (Yaqub) dan SYH (Syahrial) bertemu di sebuah kafe di Medan untuk serah terima uang Rp100 juta tersebut,”

Siapa yang diamankan?

Penyidik menyatakan total tujuh orang diamankan dalam perkara ini. Mereka ditangkap di wilayah Langkat, Binjai, dan Medan.

• Satu orang adalah Bupati Langkat, Syah Afandin
• Satu orang adalah aparatur sipil negara (ASN) di Langkat
• Lima orang lainnya berstatus pihak swasta

Dugaan perkara dan pendalaman

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan penyidikan awal mengarah pada dugaan suap proyek di dua dinas daerah. Penyidik juga menemukan dugaan hasil suap yang diserahkan dari pihak swasta untuk kepentingan bupati. Pendalaman masih berlangsung untuk menilai kemungkinan penerimaan gratifikasi lain.

“Perkara OTT yang melibatkan Bupati Langkat ini berkaitan dengan dugaan suap proyek-proyek di Dinas Pendidikan dan Dinas Perkim Kabupaten Langkat,”

Langkah selanjutnya

KPK melanjutkan pemeriksaan terhadap para tersangka dan menginventarisir bukti transaksi serta aliran dana. Penetapan tersangka menandai proses penyidikan yang lebih intensif, termasuk kemungkinan pengembangan ke pihak lain bila ditemukan bukti tambahan.

Kasus ini menjadi sorotan publik karena melibatkan kepala daerah dan proyek publik yang berdampak pada pelayanan dan anggaran daerah.