Bupati Langkat Syah Afandin Ditetapkan Tersangka Usai OTT KPK
Langkat, Sumut — Bupati Langkat Syah Afandin ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pada 2 Juli 2026. OTT diduga terkait penerimaan uang suap terkait proyek di Dinas Pendidikan dan Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Kabupaten Langkat.
Kronologi penangkapan
Pihak KPK menyatakan penyidik berada di Kabupaten Langkat sehingga memicu perubahan rencana pertemuan yang melibatkan bupati. Menurut Plh Direktur Penyidikan KPK, Ahmad Taufik Husein, sebelum OTT terjadi, Syah Afandin menghubungi Yaqub Abdhal Al Mu’arif, pihak swasta yang juga tercatat sebagai anggota tim suksesnya pada Pilkada 2024, untuk menyepakati pertemuan usai acara APKASI.
“Namun, sekira Pukul 11 malam ZK (Zulkifli selaku driver bupati) menghubungi YQB (Yaqub) untuk meminta SAF (Syah Afandin) balik arah, karena mengetahui Tim KPK sedang berada di Kabupaten Langkat,”
Petugas menyebut upaya pengalihan lokasi itu tidak menghindarkan penindakan. Pada pagi harinya, penyerahan uang terjadi di sebuah kafe di Medan, lalu tim KPK mengamankan sejumlah uang saat kendaraan menjalani pemeriksaan.
Barang bukti dan proses penahanan
KPK mengamankan uang tunai sebesar Rp100 juta. Uang itu ditemukan di bawah jok kursi penumpang depan saat salah satu tersangka dalam perjalanan menuju Kota Binjai diperiksa. Menurut keterangan penyidik, uang tersebut diduga merupakan bagian dari fee proyek.
“Sekira Pukul 8 pagi, YQB (Yaqub) dan SYH (Syahrial) bertemu di sebuah kafe di Medan untuk serah terima uang Rp100 juta tersebut,”
Siapa yang diamankan?
Penyidik menyatakan total tujuh orang diamankan dalam perkara ini. Mereka ditangkap di wilayah Langkat, Binjai, dan Medan.
- Satu orang adalah Bupati Langkat, Syah Afandin
- Satu orang adalah aparatur sipil negara (ASN) di Langkat
- Lima orang lainnya berstatus pihak swasta
Dugaan perkara dan pendalaman
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan penyidikan awal mengarah pada dugaan suap proyek di dua dinas daerah. Penyidik juga menemukan dugaan hasil suap yang diserahkan dari pihak swasta untuk kepentingan bupati. Pendalaman masih berlangsung untuk menilai kemungkinan penerimaan gratifikasi lain.
“Perkara OTT yang melibatkan Bupati Langkat ini berkaitan dengan dugaan suap proyek-proyek di Dinas Pendidikan dan Dinas Perkim Kabupaten Langkat,”
Langkah selanjutnya
KPK melanjutkan pemeriksaan terhadap para tersangka dan menginventarisir bukti transaksi serta aliran dana. Penetapan tersangka menandai proses penyidikan yang lebih intensif, termasuk kemungkinan pengembangan ke pihak lain bila ditemukan bukti tambahan.
Kasus ini menjadi sorotan publik karena melibatkan kepala daerah dan proyek publik yang berdampak pada pelayanan dan anggaran daerah.
Reporter ekonomi yang mengulas pasar, investasi, UMKM, serta kebijakan fiskal dan moneter.
Berita Terkait
Pohon Pinus Tumbang Timpa Xpander di Simalungun, 1 Orang Luka Parah
Pohon pinus tumbang menimpa Mitsubishi Xpander di Simpang Palang, Simalungun; satu penumpang luka parah dan...
Pajak Daerah Sumut 2026: Sebagian Besar Belum Capai Target
Dengan enam pekan tersisa, sebagian besar jenis pajak Sumut belum capai target; PAP hampir terpenuhi sementa...
Nias Gelar Tanam Padi Serentak, Sekda Tekankan Disiplin dan Teknologi
Sekda Nias buka Gerakan Tanam Padi Serentak di Desa Soewe (19/11), tekan disiplin jadwal tanam, teknologi, d...
Realisasi Pajak Sumut 2026: PAP Nyaris Capai Target, Alat Berat Tertinggal
Realisasi pajak Sumut akhir 2026 belum optimal; PAP hampir capai target, sementara Pajak Alat Berat dan Opse...
Polda Sumut Tangkap 7 Tersangka Perdagangan Bayi di Medan
Polda Sumut menangkap tujuh tersangka perdagangan bayi di Medan setelah rekayasa pengasuhan dan rangkaian tr...
Polres Sergai Gagalkan Pengiriman PMI Nonprosedural ke Malaysia
Polres Sergai menangkap seorang agen dan menyelamatkan dua calon PMI yang hendak diberangkatkan nonprosedura...