Ombudsman Minta Kepala Daerah Responsif Usai Kontroversi Bupati Deliserdang
Deliserdang — Ombudsman Republik Indonesia menyoroti pernyataan Bupati Deliserdang, Asri Ludin Tambunan, yang menautkan perbaikan jalan pada penerimaan pajak; Ombudsman meminta kepala daerah bertanggung jawab memastikan pelayanan publik dan membangun komunikasi publik yang baik.
Reaksi Ombudsman
Komisioner Ombudsman, Syafrida Rachmawati Rasahan, SH, MH, menyatakan kepala daerah wajib menjamin penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk pemenuhan infrastruktur dasar seperti jalan.
"Pada prinsipnya, Kepala Daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan penyelenggaraan pelayanan publik berjalan dengan baik, termasuk pemenuhan infrastruktur dasar seperti jalan yang menjadi kebutuhan masyarakat,"
Syafrida menambahkan masyarakat berhak menyampaikan aspirasi, keluhan, dan kritik sebagai bagian dari partisipasi publik. Pernyataan itu disampaikan pada Senin (22/6).
Kontroversi pernyataan Bupati
Pernyataan Bupati Asri yang mengaitkan perbaikan jalan dengan kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta kemampuan keuangan daerah viral di media sosial. Video singkat wawancara saat kunjungan kerja di Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Percut Sei Tuan, memicu reaksi keras warganet.
"Di Paluh Gelombang tahun ini kita perbaiki. (di daerah lain) Tergantung kemampuan keuangan kita. Masyarakat bayar pajak gak? Bayar PBB gak? Kalau gak uangnya dari mana,"
Dalam cuplikan yang beredar, Bupati juga mengatakan daerah produktif yang memberi kontribusi PAD akan mendapat perhatian lebih dalam pembagian anggaran.
"Jadi jangan hanya sekedar spil-spil jalan jelek tapi kontribusinya nggak ada. Kita kan membangun bukan pakai daun. Kita sekarang membangun pakai kemampuan uang APBD sendiri,"
Permintaan komunikasi yang lebih baik
Syafrida menekankan pentingnya komunikasi yang proporsional, empatik, dan konstruktif antara pemerintah daerah dan warga. Menurutnya, pemerintah perlu menjelaskan kondisi anggaran secara terbuka, menyampaikan prioritas penanganan, dan memastikan tindak lanjut terhadap keluhan.
"Komunikasi kepada masyarakat perlu dilakukan secara proporsional, empatik, dan konstruktif agar tidak menimbulkan kesan bahwa keluhan masyarakat merupakan sesuatu yang tidak patut disampaikan,"
Sementara itu, Syafrida juga mengingatkan bahwa warga memiliki kewajiban bayar pajak sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah.
Dampak dan prospek
Kasus ini memunculkan perdebatan tentang keseimbangan antara penjelasan teknis soal anggaran dan sikap pemerintah saat menerima kritik publik. Jika tidak dikelola dengan baik, isu komunikasi seperti ini dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan layanan.
Ke depan, Ombudsman mendorong adanya standar komunikasi publik yang jelas dan mekanisme respons cepat terhadap keluhan infrastruktur agar masalah seperti ini tidak berulang.
Reporter ekonomi yang mengulas pasar, investasi, UMKM, serta kebijakan fiskal dan moneter.
Berita Terkait
Polisi Tangkap Dua Pelaku Pemberangkatan CPMI Ilegal di Batubara
Polres Batubara menangkap dua tersangka yang diduga mengurus pemberangkatan CPMI ilegal ke Malaysia dan meny...
Polda Sumut Ungkap Perdagangan Bayi, 7 Pelaku Diamankan
Polda Sumut mengungkap perdagangan bayi di Medan; tujuh orang diamankan setelah ibu melaporkan kehilangan ba...
IKA SMAN 7 Medan Konsolidasi Jelang Rakernas dan Sarasehan 2027
IKA SMAN 7 Medan menggelar konsolidasi dengan tokoh alumni menjelang Rakernas dan Sarasehan Nasional pada 16...
Bulog dan Dinas Pangan Cek Stok Bantuan Beras Aceh Besar
Dinas Pangan Aceh Besar dan Bulog cek stok beras untuk alokasi Okt–Des 2026; penyaluran dijadwalkan awal Des...
Polda Aceh Tangani Empat Laporan Perdagangan Orang, 8 Korban
Polda Aceh menangani empat laporan TPPO: tiga naik penyidikan, satu penyelidikan; tercatat 8 korban dan 8 te...
Gubernur Dorong RSU Haji Medan Layani Seluruh Warga Sumut
Gubernur Sumut mendorong RSU Haji Medan layani seluruh warga Sumut dan pertahankan layanan nyaman serta akre...