Menteri PKP Pastikan Bunga KPR Subsidi Tetap 5 Persen

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait memastikan suku bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi melalui skema FLPP tetap sebesar 5 persen flat hingga akhir masa angsuran. Pernyataan itu disampaikan setelah rapat koordinasi dengan Danantara Indonesia di Jakarta, Jumat, 19 Juni 2026. Kebijakan dipertahankan meski Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuannya.

Kebijakan bunga dan tenor

Maruarar menegaskan pemerintah berkomitmen menjaga keterjangkauan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Ia menyatakan bahwa bunga Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) akan tetap dijaga sebesar 5 persen flat. Selain itu, kebijakan tenor KPR FLPP hingga 40 tahun tetap berjalan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Kami memastikan negara hadir dan berpihak kepada rakyat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah. Walaupun terdapat dinamika ekonomi dan peningkatan BI Rate, bunga FLPP tetap dijaga sebesar 5 persen agar masyarakat tetap memiliki akses

Realisasi penyaluran FLPP

Pada rapat itu, Maruarar memaparkan realisasi penyaluran FLPP 2026 yang telah mencapai 78.277 unit rumah. Angka ini setara 22,36 persen dari target penyaluran 350.000 unit rumah tahun ini. Pemerintah menilai realisasi tersebut sebagai langkah awal, namun percepatan masih diperlukan.

Agenda rapat dan tindak lanjut

Rapat membahas beberapa langkah strategis untuk mempercepat penyediaan hunian bagi masyarakat. Pemerintah dan Danantara Indonesia mengevaluasi program prioritas, termasuk Program 3 Juta Rumah. Mereka juga membahas optimalisasi aset negara serta dukungan perbankan untuk program perbaikan rumah.

• Pendataan rumah susun milik BUMN untuk optimalisasi aset negara
• Program Gentengisasi untuk meningkatkan kualitas rumah masyarakat
• Penyelesaian rumah susun Meikarta: hibah, legalitas tanah, dan penugasan BUMN
• Penyusunan Instruksi Presiden untuk percepatan penyelesaian isu strategis

Dampak dan prospek

Dengan bunga FLPP tetap 5 persen dan tenor sampai 40 tahun, pemerintah berharap akses perumahan bagi keluarga berpendapatan rendah tetap terjaga. Langkah selanjutnya adalah mempercepat penyaluran dan menyelesaikan proyek-proyek tertunda melalui sinergi BUMN dan sektor perbankan. Implementasi kebijakan ini akan dipantau untuk memastikan target nasional dapat tercapai.