Wali Kota Dukung Literasi Ekonomi Syariah BSI di Pematangsiantar

Pematangsiantar — Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi mendukung inisiatif Bank Syariah Indonesia (BSI) untuk memperkuat literasi ekonomi syariah di kota itu. Dukungan disampaikan saat audiensi Kepala Cabang BSI Pematangsiantar, Syufri Ananda Putra Lubis, bersama jajaran, di ruang kerja wali kota, Jumat (9/10), di Balai Kota Jl. Merdeka.

Audiensi dan pesan wali kota

Wesly menerima kunjungan yang didampingi Kabag Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Sari Dewi Rizkiyani Damanik, serta Kabag Kesejahteraan Rakyat, Rilan Syakban Pohan. Pertemuan itu membahas kolaborasi antara Pemko dan BSI dalam membangun ekosistem ekonomi syariah.

Wali Kota menekankan bahwa ekonomi syariah bukan hanya urusan lembaga keuangan. Menurutnya, pengembangan industri halal, pemberdayaan UMKM, hingga digitalisasi sistem pembayaran juga krusial.

"Kalau bisa, program-program ekonomi syariah dapat fokus lebih banyak pada aspek teknis dan implementasi kegiatan. Pemko Pematangsiantar tentu mendukung penuh dan saya berharap BSI juga terus melibatkan Pemko,"

Fokus pada UMKM dan implementasi

Wesly mendorong program yang bersifat teknis dan mudah diimplementasikan. Ia menyatakan dukungan penuh Pemko untuk pelibatan instansi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan BSI.

Langkah ini diharapkan mempercepat akses dan pemahaman pelaku usaha kecil terhadap produk dan layanan syariah. Target utamanya adalah pelaku UMKM dan pelaku industri kreatif.

Rencana kegiatan literasi ZISWAF

Kacab BSI Pematangsiantar, Syufri Ananda Putra Lubis, menjelaskan rencana kegiatan literasi yang menitikberatkan pada Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF). Kegiatan ini dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 13 Oktober 2026, di gedung Inspektorat.

"Kami akan mengadakannya pada Selasa 13 Oktober 2026 di gedung Inspektorat. Ini merupakan agenda strategis untuk memperkuat pemahaman masyarakat dan aparatur mengenai pengelolaan zakat, infak, sedekah dan wakaf,"

Syufri menambahkan bahwa penggunaan gedung Inspektorat sengaja dipilih untuk menegaskan pentingnya tata kelola dan transparansi dana sosial Islam.

"Mengingat pentingnya transparansi dan pengawasan, penggunaan gedung Inspektorat menjadi simbol kuat, tata kelola dana sosial Islam saat ini harus mengedepankan prinsip akuntabilitas dan kepatuhan syariah,"

Dampak dan langkah berikutnya

Kolaborasi antara Pemko dan BSI dinilai akan memperluas jangkauan program literasi ke sektor formal dan nonformal. Fokus pada implementasi teknis di lapangan diharapkan meningkatkan partisipasi UMKM dan aparatur pemerintahan.

Ke depan, perhatian akan tertuju pada pelaksanaan kegiatan ZISWAF dan monitoring tata kelola. Jika berjalan sesuai rencana, program ini dapat menjadi model penguatan ekonomi syariah di daerah lain.