BPOM Gelar Forum 'Menenun Kebijakan' Perkuat Sinergi Lintas Sektor

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menggelar forum Menenun Kebijakan di Jakarta pada Senin, 14 September 2026. Tujuan utama acara ini adalah memperkuat sinergi lintas sektor untuk menghasilkan kebijakan terpadu yang menjamin keamanan produk konsumsi sekaligus mendukung kemajuan ekonomi nasional.

Tujuan forum dan fokus pengawasan

Kepala BPOM, Taruna Ikrar, menegaskan kebijakan harus menjamin keamanan, mutu, dan khasiat produk. Pengawasan BPOM meliputi makanan, minuman, obat, suplemen, kosmetik, dan produk konsumsi lain.

Keamanan obat dan makanan harus dipastikan, demikian pula kualitas dan khasiatnya. Semua itu harus dilahirkan dalam keputusan dan kebijakan

Sinergi lintas kementerian dan penegakan hukum

Taruna menjelaskan pengawasan yang luas membutuhkan kerja sama intensif dengan kementerian, lembaga, dan pemangku kepentingan. Koordinasi diperlukan sejak proses hulu hingga penegakan hukum di hilir.

Koordinasi melibatkan antara lain:

• Kementerian Kesehatan
• Kementerian Pendidikan
• Kementerian UMKM
• Kementerian Perdagangan
• BPJS
• Kepolisian dan Kejaksaan untuk penegakan hukum

Peraturan baru dan cakupan ekonomi

BPOM mencatat aktif menerbitkan regulasi untuk memperkuat pengawasan. Sepanjang 2025, BPOM menerbitkan 35 peraturan dan ratusan keputusan. Hingga September 2026, ada 15 peraturan baru yang telah diundangkan.

Salah satu kebijakan baru mengatur kandungan gula, garam, dan lemak pada produk konsumsi. Pelaksanaannya butuh koordinasi agar tujuan perlindungan publik tercapai.

Taruna juga menyebutkan, sektor yang diawasi BPOM membentuk sekitar 35–40% produk domestik bruto, dengan nilai ekonomi diperkirakan mencapai Rp6.000–Rp8.000 triliun per tahun.

Kemandirian industri obat dan pemanfaatan kekayaan hayati

Menko PMK, Pratikno, menyoroti pentingnya mulai pengawasan dari hulu dan mendesak penguatan kemandirian industri obat nasional. Ia menilai kekayaan hayati sebagai modal penting untuk riset dan pengembangan farmasi.

Tugas BPOM sangat berat menjaga makanan dan obat agar aman, bermutu, dan berkhasiat. Tugas itu bukan hanya di hilir, tetapi mulai dari hulu

Pratikno juga menekankan peran bioteknologi untuk mengoptimalkan kekayaan hayati menjadi produk kesehatan, sembari tetap menjaga keamanan dan mutu.

Dukungan untuk UMKM dan akses pasar

Staf Ahli Menteri UMKM bidang Hukum dan Kebijakan Publik, Reghi Perdana, memuji inisiatif harmonisasi kebijakan. Ia menyebutkan upaya afirmatif seperti tarif nol untuk registrasi pangan olahan usaha mikro.

Menenun kebijakan artinya berkolaborasi, bersinergi, dan melakukan harmonisasi antarkebijakan. Itu yang kita butuhkan di tengah tantangan dunia yang semakin besar

Menurut Reghi, kemudahan registrasi membantu produk UMKM memperoleh izin edar, masuk ritel modern, jaringan perhotelan, dan membuka peluang ekspor.

Peserta dan penutup

Forum dihadiri Kepala BPOM Taruna Ikrar, Menko PMK Pratikno, Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo Harmadi, serta Staf Ahli Menteri UMKM Reghi Perdana. Diskusi menekankan sinergi kebijakan terpadu sebagai kunci perlindungan publik dan kemajuan industri nasional.

Ke depan, BPOM diminta memperkuat koordinasi implementasi aturan baru dan memperluas edukasi publik agar konsumsi produk obat dan makanan tetap aman dan tepat guna.