Nasional

BGN Prioritaskan Pembangunan Dapur MBG di Daerah Stunting Tinggi

Bagikan:
Ilustrasi dapur MBG dan kegiatan pemberian makanan bergizi kepada anak-anak

Badan Gizi Nasional (BGN) akan memprioritaskan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah dengan prevalensi stunting tinggi dan sangat tinggi. Kebijakan ini diumumkan Kepala BGN, Sudaryono, di Jakarta, Rabu 29 Juli 2026, sebagai upaya mempercepat intervensi gizi bagi kelompok masyarakat paling rentan.

Prioritas: daerah dengan angka stunting tertinggi

Keputusan BGN didasarkan pada data Kementerian Kesehatan yang menunjukkan sebagian besar masalah gizi terkonsentrasi pada kuintil ekonomi terbawah. Sudaryono menyatakan sekitar 40 persen penduduk di kuintil 1 dan 2 mengalami kekurangan kalori dan protein yang menyebabkan kurang gizi.

Akibatnya, sekitar 116 juta penduduk mengalami kekurangan asupan makanan harian, sehingga MBG akan difokuskan terlebih dahulu pada wilayah dengan prevalensi stunting tertinggi.

"Jadi nanti ada beberapa dapur MBG atau SPPG ini kita lihat yang tinggi dan sangat tinggi stuntingnya, kemudian kita lihat sudah ada atau belum dapur di situ. Kalau ada, segera kita aktivasi, kalau belum, kita fokus ke situ dulu sambil menata yang memang sudah bagus,"

"Yang bagus kita teruskan, kemudian yang lain-lain kita perbaiki,"

Pemetaan stunting: detail wilayah dan angka

Berdasarkan pemetaan Kemenkes, pembagian status kabupaten/kota menurut prevalensi stunting adalah sebagai berikut:

Status Stunting Jumlah Kabupaten/Kota
Sedang 182
Tinggi 220
Sangat Tinggi 92

Sudaryono mengatakan peta itu memudahkan pemerintah menargetkan intervensi dari tingkat provinsi hingga desa sehingga sumber daya dapat difokuskan ke wilayah paling membutuhkan.

Integrasi data NIK untuk penyaluran tepat sasaran

Untuk memastikan bantuan sampai pada penerima yang tepat, BGN menyiapkan sistem pendataan berbasis nama, alamat, dan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Data akan diintegrasikan lintas kementerian dan lembaga agar status penerima manfaat dapat dipantau menyeluruh.

"Jadi lewat NIK itu kita bisa tahu dan cek, balita ini misalnya dapat MBG atau tidak, stunting atau tidak. Datanya ada di Kemenkes kemudian kita integrasikan antarlembaga sehingga kita bisa tahu anak sekolah SD, SMP, SMA, balita, ibu hamil ini ada di mana, kondisi kesehatannya seperti apa, dapat MBG apa tidak, setelah dapat MBG lebih baik apa tidak,"

Monitoring kesehatan dan pengukuran keberhasilan

BGN menggandeng Kemenkes melalui program Cek Kesehatan Gratis (CKG) untuk memantau dampak MBG secara berkala. Sudaryono mengusulkan pemeriksaan lebih dari satu kali bagi balita, ibu hamil, dan anak sekolah agar efektivitas program dapat diukur berkelanjutan.

"Kalau output-nya makanan bagus, jumlah sesuai, gizinya lengkap, maka kita harapkan menghasilkan outcome yang bagus. Anak-anak yang tadinya stunting jadi tidak stunting, yang tadinya sakit jadi sehat, yang tadinya kurus bisa jadi normal,"

BGN menegaskan keberhasilan program dinilai bukan hanya dari penyaluran makanan, tetapi dari perubahan status kesehatan penerima manfaat. Langkah selanjutnya adalah aktivasi dapur yang sudah ada, pembangunan dapur baru di titik prioritas, serta penguatan sistem pemantauan untuk memastikan intervensi memberi dampak nyata.

Andika Nugraha
Penulis
Andika Nugraha

Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.

Berita Terkait