Lokal

DPRD Medan: Bebas Narkoba Jadi Syarat Mutlak Kepling

Bagikan:
Ilustrasi pemeriksaan narkoba untuk aparatur lingkungan di Kota Medan

Sekretaris Komisi I DPRD Kota Medan, Syaiful Ramadhan, menegaskan persyaratan bebas narkoba harus menjadi syarat wajib bagi calon kepala lingkungan (Kepling). Pernyataan itu disampaikan pada Minggu, 6 September, menyusul maraknya kasus oknum Kepling yang terjerat narkoba. Ia juga meminta pemeriksaan narkoba dilakukan dengan mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan sekadar formalitas.

Mekanisme tes dan pengawasan yang diminta

Syaiful mendorong agar tes narkoba diterapkan sejak proses seleksi dan dilanjutkan secara berkala. Langkah ini dimaksudkan untuk menjaga integritas aparatur di tingkat lingkungan. Ia menekankan rekrutmen Kepling harus selektif sehingga orang yang bertugas melindungi masyarakat tidak terlibat peredaran narkoba.

Jangan sampai orang yang seharusnya ikut menjaga masyarakat justru terlibat dalam peredaran narkoba. Rekrutmen Kepling harus benar-benar selektif. Bebas narkoba harus menjadi salah satu syarat mutlak.

Data Kepling dan urgensi pengawasan

Berdasarkan data pemerintah kota, saat ini jumlah Kepling mencapai ribuan orang. Kondisi ini meningkatkan kebutuhan akan sistem rekrutmen dan pengawasan yang kuat.

Keterangan Jumlah
Kepling 2.001
Kelurahan 152
Kecamatan 21
Luas wilayah Kota Medan 26.510 hektare

Isu lain dalam pengangkatan Kepling

Selain persoalan narkoba, Syaiful menyebut masih ada polemik lain terkait Kepling. Isu yang muncul antara lain proses pengangkatan dan periodisasi jabatan di tingkat lingkungan. Menurutnya, kedua aspek ini perlu dievaluasi agar pengelolaan pemerintahan lingkungan lebih transparan dan akuntabel.

Penegakan syarat bebas narkoba, dipadukan dengan mekanisme seleksi yang jelas serta pengawasan berkala, dinilai penting untuk meningkatkan kepercayaan publik. Langkah ini juga menjadi upaya preventif agar aparatur wilayah tetap berfungsi melayani masyarakat dengan baik.

Andika Nugraha
Penulis
Andika Nugraha

Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.

Berita Terkait