Pemkab Tapanuli Utara Salurkan Rp137,5 Juta Bantuan Sosial Tunai

TARUTUNG — Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara menyalurkan bantuan sosial tunai sebesar Rp137,500,000 kepada warga terdampak bencana, Jumat (6/11), di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara. Penyaluran dipimpin langsung oleh Bupati Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si., M.Si., dan ditujukan untuk mendanai biaya pengobatan korban luka serta perbaikan rumah rusak.

Penyaluran, tujuan, dan penerima

Bantuan berasal dari APBD Tahun Anggaran 2026 dan disiapkan khusus bagi warga yang memerlukan biaya pengobatan dan perbaikan hunian. Penerima terdiri atas korban yang mengalami cedera saat bencana dan keluarga dengan rumah yang tidak layak pakai akibat kerusakan.

Bupati menegaskan bahwa peran pemerintah harus nyata ketika warga berjuang memulihkan kehidupan setelah bencana. Pemerintah daerah berharap bantuan ini dapat meringankan beban dan mempercepat proses pemulihan.

Skema penyaluran dan jaminan transparansi

Untuk menjaga transparansi, bantuan disalurkan secara non-tunai melalui rekening masing-masing penerima dengan bekerja sama bersama PT Bank Sumut. Pemerintah daerah memastikan dana tersebut disalurkan tanpa potongan.

Langkah non-tunai dipilih untuk memastikan ketepatan sasaran dan meminimalkan penyaluran yang tidak sesuai. Camat, lurah, dan kepala desa diminta memantau penyaluran dan penggunaan dana di wilayah masing-masing.

Respons awal dan langkah pemulihan

Pemkab mengatakan sejak bencana terjadi, pihaknya telah memberikan bantuan darurat berupa bahan pangan dan logistik melalui pola kerja siaga 24 jam. Namun, bantuan darurat dianggap belum cukup untuk fase pemulihan jangka menengah.

Oleh karena itu, pemerintah menambahkan bantuan sosial tunai agar keluarga korban dapat mengatasi kebutuhan medis dan memperbaiki tempat tinggal agar kembali layak dan aman.

Harapan dan arahan pemerintah

Bupati mengakui jumlah bantuan belum mengganti seluruh kerugian, tetapi diharapkan mampu mengurangi beban korban dan menjadi dorongan untuk bangkit. Ia meminta penerima menggunakan dana sesuai kebutuhan dan peruntukan yang disepakati.

Pemantauan berkelanjutan oleh aparat pemerintahan tingkat kecamatan dan desa akan dilakukan untuk memastikan proses pemulihan berjalan efektif di setiap wilayah terdampak.

Catatan: Bantuan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan pemerintah daerah dalam menanggulangi dampak bencana dan mendukung pemulihan masyarakat.