Edy Rahmayadi Kecam Dugaan Penyadapan terhadap Presiden

MEDAN, 6 November 2026 — Mantan Pangkostrad Edy Rahmayadi mengecam dugaan keterlibatan perwira tinggi Polri dalam penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Edy menyebut tindakan itu sebagai makar, tidak masuk akal, dan sangat buruk apapun alasannya.

Kritik keras terhadap dugaan penyadapan

Edy, Gubernur Sumut periode 2018-2023, menilai seorang Kapolri seharusnya berada di barisan depan untuk mengamankan presiden, bukan mengancamnya. Pernyataan itu disampaikan kepada wartawan di Medan, Jumat (6/11/2026).

"Harusnya seorang Kapolri itu berada di depan untuk mengamankan presiden, bukan malah ikut. Malah dia berbuat seperti itu."

"Saya mau komentar bagaimana, karena tidak masuk akal. Kita belum tahu apa yang sebenarnya, tetapi apa pun alasannya itu sangat buruk, pastinya makar."

Alasan: melanggar logika, etika, dan estetika

Edy merinci bahwa tindakan penyadapan melanggar tiga aspek sekaligus: logika, etika, dan estetika politik. Dari sisi logika menurutnya perbuatan itu salah; dari sisi etika tidak baik; dan dari sisi estetika membuat politik kacau.

"Saya punya etika. Ada tiga yang dia langgar. Logika, benar atau salah? Salah dia. Etika, baik atau tidak baik? Tidak baik. Estetika, membuat politik ini kacau."

Dampak dan ancaman terhadap stabilitas

Edy menganggap penyadapan sebagai langkah awal menuju kegiatan makar dan mengarah pada kudeta. Ia menegaskan bahwa pihak yang terlibat, termasuk perwira jenderal, menunjukkan sikap jahat dan tidak mampu menahan nafsu.

"Pasti jahat. Orang yang ikut di dalam situ, itu sangat buruk, nafsu yang tak bisa dia tahan."

Respons dan prospek tindakan

Saat ditanya langkah yang pantas bagi pelaku, Edy menyatakan ketegasan berada pada Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan itu menempatkan keputusan akhir pada otoritas tertinggi negara.

"Ketegasan ada di presiden."

Edy juga menegaskan bahwa selama menjabat Pangkostrad ia tidak pernah memerintahkan atau melakukan penyadapan. Pernyataan ini menambah tekanan politik terhadap dugaan keterlibatan perwira tinggi Polri dan membuka kemungkinan tindakan tegas dari pemerintahan.