Puan Maharani Dorong Penguatan Mitigasi Usai Banjir Bandang Solok

JAKARTA — Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah dan pemangku kepentingan memperkuat antisipasi dan mitigasi bencana menyusul banjir bandang yang menerjang Arosuka, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, pada Senin malam (21/9/2026). Pernyataan disampaikan di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/9/2026).

Dampak banjir dan kondisi lapangan

Banjir bandang melanda kawasan sekitar Kompleks Perkantoran Bupati Solok, Arosuka. Sejumlah kantor pemerintahan dan rumah warga terdampak, sementara material banjir sempat menutup akses jalan Solok–Padang.

Puan berharap proses pencarian dan evakuasi berjalan lancar dan korban jiwa dapat dihindari. Upaya penyelamatan dan evakuasi menjadi prioritas saat ini.

“Saat ini kan masih dalam proses pencarian atau evakuasi, kami berharap semoga tidak ada korban. Amin. Ke depannya harus lebih mengantisipasi dari mitigasi yang lebih efektif,”

Seruan percepat bantuan darurat

Puan mendesak petugas di lapangan untuk bergerak cepat memberikan pertolongan. Ia menekankan kebutuhan dasar harus segera dipenuhi, termasuk tempat tinggal sementara, makanan, air bersih, dan layanan kesehatan.

Perhatian khusus juga harus diberikan kepada kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas.

Penekanan pada mitigasi dan kesiapsiagaan

Puan menilai penguatan mitigasi tidak cukup dilakukan setelah bencana terjadi. Ia mengingatkan banyak wilayah Indonesia tengah memasuki musim hujan sehingga langkah pencegahan harus dilaksanakan lebih efektif dan terkoordinasi.

“Terkait dengan bencana yang terjadi, banjir besar yang terjadi di Solok, kami meminta kepada semua stakeholder untuk bisa betul-betul mengantisipasi dan memitigasi semua hal yang ada di seluruh Indonesia, bukan hanya di Solok saja,”

Dia juga menyoroti perlunya evaluasi efektivitas infrastruktur pengendali banjir, termasuk bendungan, menyusul curah hujan yang tinggi.

Koordinasi lintas lembaga dan pendataan korban

Puan menegaskan koordinasi antarlembaga harus diperkuat agar respons terhadap masyarakat terdampak cepat dan terencana. Ia meminta percepatan pendataan korban dan kerusakan secara akurat agar distribusi bantuan tidak tumpang tindih.

“Data tersebut penting agar bantuan tidak tumpang tindih dan dapat menjangkau warga yang paling membutuhkan,”

Selain itu, Puan mendorong pemerintah menyampaikan perkembangan penanganan bencana secara berkala, meliputi jumlah penerima bantuan, kebutuhan yang belum terpenuhi, serta kendala distribusi di lapangan.

Penanganan darurat sekaligus mitigasi berkelanjutan menjadi pesan utama Puan: selain respons cepat, kesiapan pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana harus diperkuat terus-menerus agar risiko tidak berulang.