Tokoh Muda Minta APH Awasi Program Cetak Sawah di Simeulue

SINABANG — Tokoh muda Simeulue, Marwan, meminta aparat penegak hukum (APH) ikut mengawasi pelaksanaan Program Cetak Sawah di Kabupaten Simeulue. Permintaan disampaikan pada Selasa (18/8) untuk mencegah potensi penyalahgunaan wewenang dan praktik korupsi.

Desakan pengawasan agar program berjalan transparan

Marwan menilai pengawasan diperlukan agar program strategis nasional itu berjalan sesuai ketentuan. Ia menekankan pentingnya keterbukaan informasi mengenai mekanisme pelaksanaan, luasan lahan, dan anggaran yang digunakan.

Saya pikir program ini harus kita awasi bersama, sebagai bentuk dukungan kita untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional yang digalakkan pemerintah pusat, termasuk di Kabupaten Simeulue,

Siap lapor jika ada penyimpangan

Marwan menyatakan masyarakat berhak mengetahui detail pelaksanaan program. Ia menegaskan akan melaporkan dugaan penyimpangan kepada penegak hukum jika ditemukan indikasi korupsi atau penyalahgunaan.

Institusi yang disebut siap dituju antara lain:

• Kepolisian
• Kejaksaan
• Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Kalau ditemukan ada penyimpangan atau praktik korupsi, kita siap mengantarkan laporan kepada penegak hukum,

Upaya konfirmasi ke Dinas PUPR belum berhasil

Upaya konfirmasi ke Kepala Dinas PUPR Simeulue, Samsuar, melalui panggilan telepon dan pesan WhatsApp belum membuahkan respons hingga berita ini diturunkan. Permintaan wawancara juga belum mendapat tanggapan.

Latar belakang Program Cetak Sawah

Program Cetak Sawah merupakan kebijakan pemerintah untuk membuka dan mencetak lahan pertanian baru. Tujuannya menambah luas baku sawah dan meningkatkan produksi pangan agar mendukung pencapaian swasembada pangan nasional.

Pemerintah menekankan pelaksanaan program harus berdasarkan perencanaan dan ketentuan yang berlaku, serta menghindari praktik penyimpangan. Marwan menegaskan bahwa pengawasan bukan bentuk pesimisme terhadap program, namun bagian dari dukungan agar program memberi manfaat sesuai tujuan.

Dengan pengawasan publik dan keterbukaan informasi, diharapkan pelaksanaan program di Simeulue dapat berjalan transparan serta memberikan kontribusi nyata bagi ketahanan pangan daerah dan nasional.