APBN 2027 Jadi Instrumen Pertumbuhan dan Perlindungan

Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan pengesahan RUU APBN 2027 menjadi undang-undang merupakan kelanjutan siklus penyusunan anggaran yang telah melalui pembahasan intensif antara pemerintah dan DPR. Pernyataan itu disampaikan usai Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 29 September 2026.

Pergeseran Proses dan Kalender Anggaran

Menurut Suahasil, pembahasan anggaran pemerintah dimulai sejak awal tahun secara internal. Presiden telah memaparkan kondisi ekonomi makro, pokok kebijakan fiskal, dan rencana kerja pemerintah pada 20 Mei 2026.

Selanjutnya, Presiden menyampaikan RAPBN 2027 beserta nota keuangan dalam pidato kenegaraan pada 14 Agustus, sebelum pembahasan dilanjutkan secara intensif bersama DPR hingga pengesahan RUU APBN 2027 menjadi undang-undang.

APBN untuk Menumbuhkan dan Melindungi

Suahasil menegaskan pemerintah akan terus menggunakan APBN sebagai alat pengelolaan perekonomian. Fokus utamanya adalah mendorong pertumbuhan sekaligus memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat.

“Karena itu, APBN kita terus arahkan supaya terus menumbuhkan APBN menumbuhkan, APBN melindungi. Namun APBN juga kredibel dan sehat untuk menjalankan perannya menumbuhkan dan melindungi tersebut,”

Ia menambahkan bahwa selain mendorong dan melindungi, APBN harus tetap kredibel dan sehat agar dapat menjalankan fungsinya secara berkelanjutan.

Kolaborasi Antar Kementerian dan Peran Danantara

Untuk mencapai tujuan itu, pemerintah akan bekerja sama dengan seluruh kementerian. Koordinasi ini difokuskan pada menjaga laju pertumbuhan ekonomi dan memperluas ruang investasi.

“Kami juga akan bekerja dengan Danantara yang merupakan alat baru negara ini telah mulai bekerja untuk secara spesifik melihat ruang-ruang investasi. Ruang-ruang penciptaan produk barang dan jasa, ruang-ruang untuk menyerap tenaga kerja melalui dana investasi negara,”

Suahasil menyebut peran Danantara akan diarahkan untuk melihat peluang investasi yang mampu menciptakan produk dan menyerap tenaga kerja melalui mekanisme dana investasi negara.

Implikasi dan Langkah ke Depan

Pengesahan APBN 2027 menetapkan kerangka fiskal bagi program-program prioritas pemerintah dalam setahun mendatang. Dengan anggaran yang diarahkan untuk pertumbuhan dan perlindungan, pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara ekspansi fiskal dan kredibilitas anggaran.

Ke depan, efektivitas APBN akan bergantung pada implementasi kebijakan oleh kementerian terkait dan kemampuan menarik investasi yang berdampak pada penciptaan lapangan kerja. Pemerintah menyatakan komitmennya untuk terus memantau pelaksanaan anggaran agar tujuan pertumbuhan dan perlindungan tercapai.