Banggar dan Pemerintah Sepakati Belanja APBN 2027 Rp4.106 T

Banggar DPR dan Pemerintah menyepakati postur APBN 2027 dengan belanja negara Rp4.106,26 triliun dan pendapatan Rp3.435,10 triliun.

Kesepakatan disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 29 September 2026. Penetapan itu dilakukan untuk menopang program prioritas nasional sekaligus menjaga target defisit.

Rincian postur anggaran

Belanja negara pada APBN 2027 dibagi menjadi beberapa komponen utama. Belanja kementerian dan lembaga serta belanja nonkementerian menjadi porsi terbesar. Transfer ke daerah juga disepakati untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan daerah.

Target defisit dan alasan pemeliharaan

Rapat menegaskan target defisit RAPBN 2027 tetap pada 2,4% PDB. Pemerintah dan DPR mempertahankan angka ini untuk menjaga ruang fiskal dan prinsip kehati-hatian.

"Terdapat kenaikan pendapatan dan belanja negara, akan tetapi tidak merubah target defisit RAPBN 2027, target defisit kami pertahankan 2,4% PDB. Untuk memastikan kemampuan maksimal RAPBN 2027 menjalankan fungsi anggaran dan tetap memegang prinsip kehati-hatian,"

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ketua Badan Anggaran DPR, Said Abdullah, saat Rapat Paripurna. Penetapan defisit ini juga menandai komitmen menjaga stabilitas makroekonomi.

Sumber pendapatan dan kebijakan perpajakan

Peningkatan pendapatan negara menjadi prasyarat penambahan belanja. Pemerintah akan menargetkan kenaikan penerimaan melalui perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak.

"Melalui sektor perpajakan lebih ditumpukan pada pembenahan tata kelola, penegakan hukum, pemanfaatan teknologi, serta pertumbuhan perpajakan alamiah. Karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi, perluasan basis pemajakan juga harus berhati-hati agar tidak membebani kehidupan ekonomi rakyat,"

Strategi itu menempatkan penegakan hukum, digitalisasi administrasi pajak, dan perbaikan tata kelola sebagai prioritas. Pendekatan tersebut dimaksudkan untuk menambah basis penerimaan tanpa menekan aktivitas ekonomi.

Kualitas belanja dan akuntabilitas

Said menekankan bahwa kenaikan belanja harus disertai peningkatan kualitas belanja secara terukur. Setiap rupiah yang dibelanjakan harus menujukkan hasil nyata baik dari sisi output maupun outcome.

"Meningkatnya jumlah belanja harus segera disertai tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas belanja negara. Setiap rupiah yang dibelanjakan harus dapat diukur baik dari sisi output maupun dari sisi outcome dari berbagai sektor,"

Dengan demikian, fokus selanjutnya adalah memperkuat pengukuran kinerja program dan transparansi pelaksanaan anggaran. Langkah ini penting untuk memastikan belanja efektif mendukung target pembangunan nasional.

Kesepakatan postur APBN 2027 kini menjadi dasar pembahasan lebih lanjut antara pemerintah dan DPR dalam proses penyusunan RAPBN, termasuk detail implementasi dan pengawasan pelaksanaannya.