APBN 2027 Beri Afirmasi untuk Kawasan 3T dan Pendidikan Gratis

Ketua Badan Anggaran DPR, Said Abdullah, menyatakan APBN 2027 memberi afirmasi bagi kawasan terluar, tertinggal, dan terdepan (3T) melalui percepatan pembangunan infrastruktur dan program pendidikan gratis. Pernyataan itu disampaikan usai Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta, Selasa, 29 September 2026.

Afirmasi untuk kawasan 3T

Said menyebut APBN 2027 menempatkan kawasan 3T sebagai prioritas melalui serangkaian program afirmasi. Salah satu fokus nyata adalah percepatan pembangunan infrastruktur daerah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat setempat.

Selain infrastruktur, pemerintah juga menargetkan program pendidikan gratis pada jenjang SD, SMP, dan SMA sebagai pilot project dengan alokasi dana.

"APBN 2027 memberikan afirmasi terhadap kawasan 3T, terluar, tertinggal, terdepan melalui berbagai program afirmasi. Seperti percepatan pembangunan infrastruktur daerah dan sasaran utama pilot project program pendidikan gratis,"

Alokasi dan prioritas pendidikan

Said menjelaskan sasaran utama pilot project pendidikan gratis mencakup jenjang SD, SMP, dan SMA dengan alokasi anggaran sebesar Rp5 triliun. Dana ini dialokasikan untuk mengurangi hambatan akses pendidikan di daerah yang paling membutuhkan.

Pembiayaan: naikkan pendapatan, jangan tambah utang

Menurut Said, penambahan belanja negara untuk program prioritas harus diimbangi kenaikan target pendapatan. Pendapatan tersebut berasal dari dua sumber utama:

• Perpajakan
• Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

"Dengan demikian kenaikan belanja tidak kita bebankan ke pembiayaan hutang," ucapnya.

Ia menegaskan kebijakan fiskal APBN 2027 berupaya mempertahankan ruang fiskal tanpa mengandalkan pembiayaan utang baru. Oleh karena itu, upaya memperbesar basis penerimaan menjadi bagian penting dari penyusunan anggaran.

Implikasi dan langkah ke depan

Langkah afirmatif pada APBN 2027 dipandang sebagai upaya memperkecil kesenjangan antar daerah dan meningkatkan akses layanan publik di kawasan 3T. Keberhasilan program bergantung pada realisasi anggaran, koordinasi antar-kementerian, dan pengawasan pelaksanaan di lapangan.

Pemerintah diharapkan mematangkan mekanisme penyaluran dana, pemantauan proyek infrastruktur, dan evaluasi pilot project pendidikan gratis agar manfaatnya cepat dirasakan masyarakat.