Warga Desak Percepatan Pencairan APBG Geulanggang Baro
Seratusan warga Desa Geulanggang Baro, Kecamatan Lapang, Kabupaten Aceh Utara, mendatangi Kantor Camat Lapang pada Selasa (2/6). Mereka meminta percepatan pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) 2026 yang terancam gagal dicairkan. Kendala administrasi dan konflik internal desa disebut menjadi penyebab utama.
Warga minta campur tangan kecamatan
Warga berharap pihak kecamatan segera membantu melengkapi berkas sehingga dana desa bisa direalisasi. Setelah menemui Camat Lapang, Zaiyadah, 40 tahun, menjelaskan kondisi yang dialami warga.
"Kasihan, program-program tersebut belum bisa disalurkan kepada penerima manfaat," ujar Zaiyadah.
Dia menyebutkan warga khawatir program bantuan sosial terhenti jika APBG tidak segera dicairkan.
Syarat administrasi belum lengkap
Camat Lapang, Muzakir, SE, mengonfirmasi pencairan APBG belum dapat dilakukan. Menurutnya, ada sejumlah persyaratan dan dasar hukum yang belum dipenuhi.
"APBG Geulanggang Baro belum bisa dicairkan karena beberapa persyaratan dan dasar hukum belum dilengkapi," kata Muzakir.
Di antara persyaratan yang belum terpenuhi adalah pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKPG). Muzakir menyatakan Muspika sudah melakukan mediasi, namun belum tercapai kesepakatan.
Dampak pada program sosial gampong
Belum dicairkannya APBG berpotensi menghentikan pelaksanaan program-program desa. Warga menyebutkan beberapa program yang terancam tidak terealisasi:
- Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi warga kurang mampu
- Kegiatan pendidikan keagamaan melalui majelis taklim
- Bantuan untuk anak yatim
Akibatnya, kelompok rentan di desa berisiko tidak menerima bantuan yang sudah direncanakan.
Perseteruan antara keuchik dan Tuha Peut
Warga menduga kegagalan penandatanganan dokumen anggaran oleh Tuha Peut menjadi pemicu. Salah seorang warga, Mawaddah, menjelaskan alasan penolakan lembaga tersebut.
"Sejauh yang saya ketahui, Tuha Peut belum mau menandatangani dokumen anggaran tahun 2026. Alasannya, mereka menilai seolah-olah keuchik melakukan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran," ujar Mawaddah.
Permasalahan internal ini belum tuntas meski sudah difasilitasi oleh pihak pemerintahan kecamatan.
Implikasi dan langkah berikutnya
Jika masalah tidak segera diselesaikan, realisasi program desa berpotensi gagal dan berdampak langsung pada warga miskin dan penerima manfaat. Pihak kecamatan perlu mendorong penyelesaian administrasi dan mempertemukan pihak desa untuk mencapai kata sepakat agar APBG 2026 dapat segera dicairkan.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
450 Guru Ikuti Festival Paduan Suara PGRI Taput 2026
Sebanyak 450 guru dari 15 kecamatan mengikuti Festival Paduan Suara PGRI Taput pada 21 November 2026 di Gedu...
Polres Labuhanbatu Raih Dua Penghargaan di Gelar Operasional Polda Sumut
Polres Labuhanbatu meraih Juara I Keaktifan Pelaporan Harkamtibmas dan Terbaik III Kumulatif pada Gelar Oper...
HDI Medan 2026: Peringatan Inklusif Siap Digelar 3 Desember
Peringatan HDI ke-34 Kota Medan digelar 3 Desember 2026 di Grand Kanaya Hotel untuk mendorong inklusi dan pe...
Aceh Ajukan Isbat Wakaf Blang Padang setelah Persetujuan Presiden
Pemerintah Aceh akan mengajukan isbat wakaf Blang Padang ke Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah Presiden menyetu...
Titik Balik 40: Prof Armiadi Singgung 3 Jebakan Gaya Hidup Modern
Prof Armiadi menyerukan usia 40 sebagai titik balik: hindari hustle culture, candu digital, dan salah tafsir...
Sembilan Puteri Sumut Raih Gelar di Kompetisi Puteri Nasional 2026
Sembilan wakil Sumatera Utara meraih berbagai gelar di pemilihan puteri nasional 2026, dari budaya hingga bu...