Kemendagri Minta APBD Diefisienkan untuk Bayar Gaji PPPK
Polemik pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) kembali mengemuka. Kementerian Dalam Negeri meminta pemerintah daerah menghemat pos belanja APBD untuk memenuhi kewajiban gaji.
Permintaan itu disampaikan menyusul temuan pendampingan dan penelaahan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang menunjukkan masih ada ruang efisiensi di banyak daerah. Rapat digelar bersama Komisi II DPR RI di Senayan, Jakarta, Senin, 8 Juni 2026.
Hasil evaluasi Kemendagri
Kemendagri melakukan telaah langsung pada APBD sejumlah daerah yang mengaku tidak mampu membayar gaji PPPK. Hasilnya, banyak pos belanja dinilai tidak prioritas dan berpotensi dihemat.
Kami tidak menerima begitu saja informasi bahwa daerah tidak mampu membayar PPPK. Setelah kami lihat postur anggarannya, ternyata banyak daerah yang mampu,
Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri
Beberapa daerah bahkan berhasil merestrukturisasi anggaran sehingga menghemat hingga ratusan miliar rupiah. Anggaran yang dihemat kemudian dialokasikan untuk pembayaran pegawai.
Daerah yang benar-benar tertekan
Meski demikian, Kemendagri mengakui ada daerah yang menghadapi tekanan fiskal berat. Sekitar 39 daerah tercatat membutuhkan dukungan tambahan.
Pemerintah pusat membuka peluang bantuan melalui skema Transfer ke Daerah (TKD) dan kebijakan dukungan fiskal lainnya untuk wilayah-wilayah tersebut.
Respons kepala daerah dan DPR
Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, menyatakan relaksasi kebijakan pusat belum menyelesaikan masalah utama: ketersediaan kas daerah sampai akhir tahun.
Kami sekarang tidak punya cash flow untuk membayar gaji PPPK sampai dengan akhir tahun. Sehingga apakah masalah kami di daerah selesai? Belum,
Sherly Tjoanda, Gubernur Maluku Utara
Di sisi legislatif, Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe mendorong agar pemerintah daerah mencari sumber pendapatan baru serta lebih kreatif meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ketiga komponen ini menjadi hal yang menyebabkan para kepala daerah berpikir secara maksimal untuk mencari solusi,
Taufan Pawe, Anggota Komisi II DPR RI
Opsi solusi dan langkah ke depan
Pemerintah pusat dan daerah diminta bersinergi untuk mencari solusi jangka pendek dan jangka panjang. Beberapa opsi yang dibahas meliputi:
- Efisiensi pos belanja non-prioritas dalam APBD;
- Alokasi ulang anggaran untuk pembayaran gaji pegawai;
- Pemberian dukungan melalui Transfer ke Daerah (TKD) untuk daerah terdampak;
- Upaya peningkatan PAD melalui kebijakan fiskal dan layanan publik yang mendukung penerimaan daerah.
Isu pembayaran gaji PPPK mencerminkan tantangan fiskal yang kompleks di tingkat daerah. Ke depan, dialog antara pemerintah pusat, daerah, dan DPR akan menentukan skema pendanaan yang berkelanjutan serta langkah reformasi pengelolaan anggaran daerah.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...