DPRD Apresiasi Upaya Atasi Antrean BBM di Sumut

MEDAN — Komisi B DPRD Sumatera Utara (Sumut) mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Provinsi Sumut dan PT Pertamina Patra Niaga dalam mengurai antrean bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di sejumlah wilayah Sumut pada Jumat (17/7). Dewan meminta pasokan dan distribusi dijaga agar kondisi tidak kembali memburuk.

Koordinasi dengan pemangku kepentingan

Sekretaris Komisi B yang membidangi perekonomian, Hariyanto, mengatakan pihaknya telah memanggil berbagai pihak terkait untuk mencari akar masalah dan solusi jangka pendek serta jangka panjang.

"Kita sudah panggil. Kita berkoordinasi dan menanyakan kendala-kendala untuk memitigasi ke depan agar tidak terjadi kembali,"

Dalam panggilan itu hadir Hiswana Migas Sumut, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) RI Sumut, dan perwakilan Pertamina Patra Niaga. Koordinasi bertujuan memastikan jalur distribusi berjalan lancar saat ada lonjakan permintaan.

Penyebab antrean BBM

Dari hasil koordinasi teridentifikasi beberapa faktor penyebab antrean. Antara lain masalah distribusi, kendala operasional mobil tangki, serta peningkatan permintaan akibat musim liburan.

"Kemudian permasalahan distribusi, operasional mobil tangki serta masalah musim liburan sehingga terjadi peningkatan permintaan dari masyarakat dan seterusnya. Sehingga itu menjadi penyebab terjadinya antrean,"

Tuntutan perbaikan dan transparansi

Hariyanto meminta Pertamina Patra Niaga menuntaskan perbaikan fasilitas utama, termasuk Terminal Belawan, serta memperkuat keterbukaan informasi kepada publik. Tujuannya, agar masyarakat mendapat kepastian dan tidak panik ketika muncul isu ketersediaan BBM.

"Jika ada permasalahan, disampaikan dengan cepat dan terbuka sehingga masyarakat tidak resah,"

Kondisi di lapangan

Sejumlah titik antrean dilaporkan mulai terurai. Warga Medan Labuhan, Iksan Syahputra, mengonfirmasi bahwa pada Jumat (17/7) ia tidak lagi mengantre saat mengisi BBM.

"Sudah mulai terurailah, tadi juga ngisi BBM gak antre lagi,"

Hariyanto juga menekankan bahwa Pertamina memiliki data kebutuhan armada angkutan dan sopir yang harus dijadikan dasar operasional. Menurutnya, BBM adalah urat nadi ekonomi sehingga gangguan distribusi berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi regional.

"BBM ini adalah urat nadi ekonomi. Jika distribusi BBM terganggu, maka pertumbuhan ekonomi juga ikut terganggu,"

Komisi B akan terus memantau perkembangan pasokan dan efektivitas perbaikan agar antrean tidak kembali terjadi dan masyarakat mendapat kepastian ketersediaan BBM.