Akumindo Minta Publik Tenang Soal Temuan Pajak QRIS

Jakarta — Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) meminta publik tidak berlebihan menanggapi temuan lembaga internasional yang menyebut sebagian pelaku usaha membatasi penggunaan QRIS karena alasan perpajakan. Pernyataan itu disampaikan Sekjen Akumindo Edy Misero saat berbincang pada Selasa, 4 Agustus 2026.

Inti respons Akumindo

Akumindo memandang laporan tersebut sebagai masukan konstruktif bagi pemerintah, bukan pemicu kegaduhan publik. Organisasi itu menegaskan setiap pelaku usaha, termasuk pelaku UMKM, memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban perpajakan demi menopang operasional negara.

"Jadi untuk memperbaiki ekosistem digital dan perpajakan, bukan menjadi pemicu kegaduhan. Setiap pengusaha, termasuk pelaku UMKM, memiliki tanggung jawab untuk ikut menopang operasional negara melalui kewajiban perpajakan,"

Pesan agar tidak membangun narasi negatif

Edy Misero mengimbau masyarakat agar tidak membangun narasi yang menimbulkan kesalahpahaman terhadap pelaku UMKM. Ia menilai semangat laporan internasional lebih bersifat pengingat agar kebijakan dan ekosistem usaha terus diperbaiki.

"Jangan membuat sesuatu menjadi gaduh. Semangatnya adalah mengingatkan Indonesia agar terus melakukan perbaikan,"

Dorongan untuk penguatan digitalisasi dan edukasi

Akumindo berharap pemerintah memperkuat program digitalisasi serta memperluas penyebaran informasi kepada pelaku UMKM. Menurut asosiasi, edukasi yang memadai dapat meningkatkan kenyamanan pelaku usaha dalam memanfaatkan sistem pembayaran digital seperti QRIS.

"Kita harus terus menggenjot informasi digital agar hadir di tengah pelaku UMKM. Dengan begitu, pelaku UMKM merasa nyaman menggunakan layanan digital sekaligus menjalankan usahanya,"

Dampak dan langkah ke depan

Jika pemerintah menggunakan temuan tersebut sebagai dasar evaluasi, peluang perbaikan kebijakan fiskal dan dukungan digital kepada UMKM terbuka lebar. Pendekatan yang seimbang antara penegakan pajak dan program edukasi di lapangan dinilai penting agar adopsi pembayaran digital tidak terhambat karena kekhawatiran perpajakan.

Kesimpulannya, Akumindo mengajak publik melihat temuan lembaga internasional sebagai masukan yang konstruktif. Pendekatan tenang, dialog antara pemangku kepentingan, dan peningkatan edukasi di tingkat UMKM menjadi kunci agar digitalisasi usaha berjalan lancar tanpa menimbulkan kegaduhan.