Wakil Ketua DPRK: Aceh Butuh Sistem Kelistrikan Mandiri
Wakil Ketua Komisi III DPRK Banda Aceh, Tuanku Muhammad, meminta pemerintah pusat dan PT PLN agar Aceh memiliki sistem kelistrikan mandiri yang tidak lagi sepenuhnya bergantung pada interkoneksi Sumatera Bagian Utara (Sumbagut). Permintaan itu disampaikan menyusul pemadaman listrik beberapa hari terakhir yang dinilai merugikan masyarakat dan mengancam ketahanan energi daerah.
Kebutuhan dan kapasitas listrik Aceh
Data menunjukkan beban puncak dan kapasitas pasok Aceh berfluktuasi, namun jaringan masih tergantung pada aliran dari luar provinsi. Pada malam pergantian tahun 2024, beban puncak tercatat sekitar 516 MW dengan daya mampu sistem sekitar 733 MW. Pemerintah Aceh sebelumnya mencatat daya mampu 822 MW pada 2023, dengan beban puncak sekitar 567 MW.
| Tahun | Beban Puncak (MW) | Daya Mampu (MW) |
|---|---|---|
| 2024 (malam pergantian tahun) | 516 | 733 |
| 2023 | 567 | 822 |
Risiko ketergantungan interkoneksi
Tuanku Muhammad menekankan bahwa surplus daya tidak otomatis menjamin keamanan pasokan bila kendali utama masih berada di jaringan Sumbagut. Ia mencontohkan gangguan regasifikasi LNG pada 2022 yang membuat sistem Sumbagut kehilangan pasokan hingga 1.124 MW dan langsung berdampak pada Aceh.
“Ketahanan energi adalah fondasi pembangunan ekonomi. Aceh tidak boleh terus berada dalam posisi rentan akibat ketergantungan penuh pada sistem Sumbagut. Kita membutuhkan sistem kelistrikan yang lebih mandiri, kuat, dan mampu menjamin kepastian pasokan listrik bagi masyarakat. Kejadian pemadaman listrik dalam dua hari ini sangat merugikan dan memberi trauma yang mendalam bagi warga Aceh,”
Solusi: penguatan pembangkit lokal
Untuk mengurangi kerentanan, Komisi III mendorong optimalisasi dan revitalisasi pembangkit lokal. Salah satu langkah prioritas menurut Tuanku Muhammad adalah mengaktifkan kembali PLTG Ladong di Aceh Besar.
“PLTG Ladong harus menjadi prioritas revitalisasi. Aceh memiliki sumber gas dan infrastruktur yang dapat mendukung pembangkit ini beroperasi maksimal. Jika diaktifkan secara optimal, PLTG Ladong bisa menjadi salah satu tulang punggung ketahanan energi Aceh,”
Selain PLTG Ladong, Aceh memiliki beberapa pembangkit lain yang menopang sistem kelistrikan daerah:
- PLTU Nagan Raya
- PLTMG Arun
- Pembangkit diesel dan pembangkit air skala kecil-menengah
Potensi tambahan dari hidro, panas bumi, dan gas alam juga dinilai dapat menambah ratusan megawatt jika dikembangkan sesuai rencana.
Langkah ke depan
Komisi III mendorong Pemerintah Aceh bersama pemerintah pusat menyusun roadmap ketahanan energi yang fokus pada penguatan pembangkit lokal, optimalisasi aset yang ada, dan pembangunan sistem kelistrikan yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Penguatan kapasitas lokal dinilai penting untuk melindungi ekonomi, layanan publik, dan kepercayaan investor terhadap prospek wilayah.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Doli Kecam Kasus Pencabulan Anak di Tanjungbalai
Doli kecam dugaan pencabulan anak 12 tahun di Tanjungbalai, mendesak penahanan pelaku dan pendampingan korba...
Kapolres Akan Periksa Lokasi Dugaan Galian C Ilegal di Dolok
Kapolres Paluta akan memeriksa dugaan galian C ilegal dan stone crusher aktif di Kecamatan Dolok yang diduga...
Publik Kritik Ketidaktransparanan Data Pengunjung PRSU ke-50
Warga dan wakil rakyat mengkritik ketidaktransparanan data pengunjung PRSU ke-50; desaakan turunkan harga ti...
Malam Kesenian Sergai di PRSU 2026 Tekankan Pelestarian Budaya
Bupati Sergai buka Malam Kesenian di PRSU 2026, tekankan pelestarian budaya dan promosi potensi daerah untuk...
Pemkab Tapanuli Utara Gelar Bimtek di Medan, DPRD Kritisi Efisiensi
Pemkab Tapanuli Utara menggelar Bimtek kepala desa di Medan 23–26 Juli 2026, meski DPRD mengusulkan kegiatan...
Puting Beliung Rusak 5 Rumah di Binjai, Pemko Salurkan Bantuan
Puting beliung merusak lima rumah di Binjai pada 23 Juli; Pemko turun tangan menyalurkan seng, kayu, serta p...