Wakil Ketua DPRK: Aceh Butuh Sistem Kelistrikan Mandiri
Wakil Ketua Komisi III DPRK Banda Aceh, Tuanku Muhammad, meminta pemerintah pusat dan PT PLN agar Aceh memiliki sistem kelistrikan mandiri yang tidak lagi sepenuhnya bergantung pada interkoneksi Sumatera Bagian Utara (Sumbagut). Permintaan itu disampaikan menyusul pemadaman listrik beberapa hari terakhir yang dinilai merugikan masyarakat dan mengancam ketahanan energi daerah.
Kebutuhan dan kapasitas listrik Aceh
Data menunjukkan beban puncak dan kapasitas pasok Aceh berfluktuasi, namun jaringan masih tergantung pada aliran dari luar provinsi. Pada malam pergantian tahun 2024, beban puncak tercatat sekitar 516 MW dengan daya mampu sistem sekitar 733 MW. Pemerintah Aceh sebelumnya mencatat daya mampu 822 MW pada 2023, dengan beban puncak sekitar 567 MW.
| Tahun | Beban Puncak (MW) | Daya Mampu (MW) |
|---|---|---|
| 2024 (malam pergantian tahun) | 516 | 733 |
| 2023 | 567 | 822 |
Risiko ketergantungan interkoneksi
Tuanku Muhammad menekankan bahwa surplus daya tidak otomatis menjamin keamanan pasokan bila kendali utama masih berada di jaringan Sumbagut. Ia mencontohkan gangguan regasifikasi LNG pada 2022 yang membuat sistem Sumbagut kehilangan pasokan hingga 1.124 MW dan langsung berdampak pada Aceh.
“Ketahanan energi adalah fondasi pembangunan ekonomi. Aceh tidak boleh terus berada dalam posisi rentan akibat ketergantungan penuh pada sistem Sumbagut. Kita membutuhkan sistem kelistrikan yang lebih mandiri, kuat, dan mampu menjamin kepastian pasokan listrik bagi masyarakat. Kejadian pemadaman listrik dalam dua hari ini sangat merugikan dan memberi trauma yang mendalam bagi warga Aceh,”
Solusi: penguatan pembangkit lokal
Untuk mengurangi kerentanan, Komisi III mendorong optimalisasi dan revitalisasi pembangkit lokal. Salah satu langkah prioritas menurut Tuanku Muhammad adalah mengaktifkan kembali PLTG Ladong di Aceh Besar.
“PLTG Ladong harus menjadi prioritas revitalisasi. Aceh memiliki sumber gas dan infrastruktur yang dapat mendukung pembangkit ini beroperasi maksimal. Jika diaktifkan secara optimal, PLTG Ladong bisa menjadi salah satu tulang punggung ketahanan energi Aceh,”
Selain PLTG Ladong, Aceh memiliki beberapa pembangkit lain yang menopang sistem kelistrikan daerah:
- PLTU Nagan Raya
- PLTMG Arun
- Pembangkit diesel dan pembangkit air skala kecil-menengah
Potensi tambahan dari hidro, panas bumi, dan gas alam juga dinilai dapat menambah ratusan megawatt jika dikembangkan sesuai rencana.
Langkah ke depan
Komisi III mendorong Pemerintah Aceh bersama pemerintah pusat menyusun roadmap ketahanan energi yang fokus pada penguatan pembangkit lokal, optimalisasi aset yang ada, dan pembangunan sistem kelistrikan yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Penguatan kapasitas lokal dinilai penting untuk melindungi ekonomi, layanan publik, dan kepercayaan investor terhadap prospek wilayah.
Berita Terkait
Ketua Komisi B Ajak Perusahaan Gotong Royong Perbaiki Jalan Labura
Ketua Komisi B DPRD Labura mengajak perusahaan bergotong royong memperbaiki ruas jalan kabupaten yang rusak...
TP PKK Aceh Besar Gelar Saweu Gampong di Gampong Durung
TP PKK Aceh Besar menggelar Saweu Gampong di Gampong Durung (23/5) untuk memperkuat ketahanan keluarga melal...
Aceh Besar Targetkan Juara di PORA XV 2026
Bupati Aceh Besar minta sinergi semua elemen olahraga demi raih prestasi terbaik di PORA XV 2026; 180 atlet...
Pemprov Sumut: Rp484 M Hanya Estimasi untuk Tower B RS Haji Medan
Pemprov Sumut jelaskan Rp484 miliar untuk konstruksi Tower B RS Haji Medan hanyalah estimasi; total proyek d...
Polsek Dampingi Petani Jual 2,5 Ton Jagung ke Bulog Siantar
Polsek Siantar Marihat mendampingi petani binaan menjual 2.513 kg jagung ke Bulog Siantar kemarin; kadar air...
Polres Siantar Tangkap Pemilik 7,27 Kg Ganja di Siopatsuhu
Polres Siantar menangkap PSS (30) dan menyita 7,27 kg ganja di Siopatsuhu, Rabu (20/5); kasus masih dikemban...