Wakil Ketua DPRK: Aceh Butuh Sistem Kelistrikan Mandiri
Wakil Ketua Komisi III DPRK Banda Aceh, Tuanku Muhammad, meminta pemerintah pusat dan PT PLN agar Aceh memiliki sistem kelistrikan mandiri yang tidak lagi sepenuhnya bergantung pada interkoneksi Sumatera Bagian Utara (Sumbagut). Permintaan itu disampaikan menyusul pemadaman listrik beberapa hari terakhir yang dinilai merugikan masyarakat dan mengancam ketahanan energi daerah.
Kebutuhan dan kapasitas listrik Aceh
Data menunjukkan beban puncak dan kapasitas pasok Aceh berfluktuasi, namun jaringan masih tergantung pada aliran dari luar provinsi. Pada malam pergantian tahun 2024, beban puncak tercatat sekitar 516 MW dengan daya mampu sistem sekitar 733 MW. Pemerintah Aceh sebelumnya mencatat daya mampu 822 MW pada 2023, dengan beban puncak sekitar 567 MW.
| Tahun | Beban Puncak (MW) | Daya Mampu (MW) |
|---|---|---|
| 2024 (malam pergantian tahun) | 516 | 733 |
| 2023 | 567 | 822 |
Risiko ketergantungan interkoneksi
Tuanku Muhammad menekankan bahwa surplus daya tidak otomatis menjamin keamanan pasokan bila kendali utama masih berada di jaringan Sumbagut. Ia mencontohkan gangguan regasifikasi LNG pada 2022 yang membuat sistem Sumbagut kehilangan pasokan hingga 1.124 MW dan langsung berdampak pada Aceh.
“Ketahanan energi adalah fondasi pembangunan ekonomi. Aceh tidak boleh terus berada dalam posisi rentan akibat ketergantungan penuh pada sistem Sumbagut. Kita membutuhkan sistem kelistrikan yang lebih mandiri, kuat, dan mampu menjamin kepastian pasokan listrik bagi masyarakat. Kejadian pemadaman listrik dalam dua hari ini sangat merugikan dan memberi trauma yang mendalam bagi warga Aceh,”
Solusi: penguatan pembangkit lokal
Untuk mengurangi kerentanan, Komisi III mendorong optimalisasi dan revitalisasi pembangkit lokal. Salah satu langkah prioritas menurut Tuanku Muhammad adalah mengaktifkan kembali PLTG Ladong di Aceh Besar.
“PLTG Ladong harus menjadi prioritas revitalisasi. Aceh memiliki sumber gas dan infrastruktur yang dapat mendukung pembangkit ini beroperasi maksimal. Jika diaktifkan secara optimal, PLTG Ladong bisa menjadi salah satu tulang punggung ketahanan energi Aceh,”
Selain PLTG Ladong, Aceh memiliki beberapa pembangkit lain yang menopang sistem kelistrikan daerah:
- PLTU Nagan Raya
- PLTMG Arun
- Pembangkit diesel dan pembangkit air skala kecil-menengah
Potensi tambahan dari hidro, panas bumi, dan gas alam juga dinilai dapat menambah ratusan megawatt jika dikembangkan sesuai rencana.
Langkah ke depan
Komisi III mendorong Pemerintah Aceh bersama pemerintah pusat menyusun roadmap ketahanan energi yang fokus pada penguatan pembangkit lokal, optimalisasi aset yang ada, dan pembangunan sistem kelistrikan yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Penguatan kapasitas lokal dinilai penting untuk melindungi ekonomi, layanan publik, dan kepercayaan investor terhadap prospek wilayah.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
ASPERA Mini Studio: Transformasi Digital Pembelajaran Speaking SAS
ASPERA Mini Studio hadir sebagai sistem pembelajaran speaking digital di SAS, memadukan studio, multimedia,...
Subulussalam Beringin Menuju Desa Definitif, BIG Lakukan Verifikasi Batas
Desa Persiapan Subulussalam Beringin menjalani verifikasi batas wilayah oleh BIG setelah peroleh kode regist...
Ketua DPRK Banda Aceh Soroti Lonjakan Perceraian dan Kekerasan Anak
Ketua DPRK Banda Aceh kunjungi Mahkamah Syar'iyah, soroti lebih dari 300 perkara perceraian Jan–Sep 2026 dan...
DP3APM Copot 5 Kepling, 2 Lainnya Tunggu Keputusan Ombudsman
DP3APM Tebingtinggi mencopot 5 kepling pada 1 Oktober; dua lainnya menunggu keputusan Ombudsman setelah meng...
Eksekutor Pembakar Mobil Sukur Rambe Ditahan, Polisi Diminta Ungkap Dalang
Tersangka DH ditahan usai mengaku membakar mobil Sukur Rambe atas perintah RPJ; polisi didesak menuntaskan p...
LSM Tuding Gudang di Medan Labuhan Menimbun Solar Subsidi Ilegal
LSM Social Justice laporkan dugaan penimbunan solar subsidi di gudang Medan Labuhan; minta polisi segera ber...