Aceh Besar Siaga Darurat Kekeringan, Bupati Pimpin Rapat Posko

KOTA JANTHO – Pemerintah Kabupaten Aceh Besar menggelar rapat siaga darurat kekeringan di Posko BPBD Sibreh, Minggu (2/8) malam. Rapat dipimpin Bupati H. Muharram Idris untuk mengevaluasi dampak kekeringan, memastikan ketersediaan air bersih, dan menyusun langkah penanganan cepat.

Peserta rapat dan tujuan pembahasan

Rapat dihadiri oleh wakil bupati, sekda, kepala BPBD, kepala Dinas PUPR, Plt Direktur Perumdam Tirta Mountala, serta para asisten dan kepala OPD terkait. Pertemuan bertujuan memetakan wilayah terdampak, memperkuat koordinasi lintas sektor, dan memastikan pelayanan dasar berjalan.

Arahan Bupati: respons cepat dan terkoordinasi

Bupati menegaskan penanganan harus bersifat cepat dan terkoordinasi. Ia meminta setiap perangkat daerah menjalankan tugas sesuai fungsi untuk mengurangi dampak pada masyarakat. Keputusan strategis dan alokasi sumber daya harus ditetapkan segera untuk wilayah yang paling terdampak.

Data dan komunikasi sebagai dasar kebijakan

Wakil Bupati Drs. Syukri A. Jalil menekankan pentingnya pendataan dampak. Menurutnya, data kerugian material dan jumlah warga terdampak harus diperbarui secara berkala. Hal ini menjadi dasar penentuan langkah penanganan yang tepat sasaran.

"Saya melihat saat terjadi bencana, keterlibatan pimpinan di tingkat bawah masih kurang. Seharusnya camat dan unsur pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada masyarakat ikut mendampingi,"

"Kita sudah memiliki jadwal penyaluran air bersih, tetapi masyarakat banyak yang belum mengetahuinya. Informasi seperti ini harus disampaikan secara luas,"

Upaya teknis dan layanan air bersih

Plt Direktur Perumdam Tirta Mountala memaparkan kondisi pelayanan air dan upaya menjaga pasokan. Sementara Dinas PUPR melaporkan kondisi infrastruktur pendukung serta langkah teknis yang disiapkan. Beberapa skenario distribusi dan perbaikan jaringan sedang dipetakan.

Koordinasi lintas sektor dan peran wilayah

Para asisten dan kepala OPD memberikan masukan untuk memperkuat koordinasi. Pemerintah daerah menyoroti perlunya keterlibatan aktif camat dan aparatur gampong. Kehadiran pemerintah di lapangan dianggap penting agar bantuan dan pendampingan sampai tepat kepada warga.

Langkah selanjutnya

Pemkab Aceh Besar menginstruksikan percepatan pendataan, penyebaran informasi jadwal distribusi air, dan penyiapan sumber pasokan darurat. Pemerintah berkomitmen meningkatkan kesiapsiagaan dan memastikan pelayanan dasar tetap berjalan selama masa siaga darurat.

Catatan: Rapat ini menegaskan langkah koordinatif untuk menjamin ketersediaan air bersih dan meminimalkan dampak kekeringan bagi warga Aceh Besar.