Bapanas Bangun 100 IPP Rp5 T untuk Stabilisasi Pangan
Badan Pangan Nasional (Bapanas) bakal membangun 100 infrastruktur pascapanen (IPP) dengan anggaran sekitar Rp5 triliun untuk menstabilkan pasokan dan harga pangan nasional. Pengumuman itu disampaikan Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman dalam rapat bersama DPD RI di Jakarta, Senin 8 Juni 2026.
Rencana pembangunan 100 IPP
Pembangunan IPP difokuskan di berbagai sentra produksi pangan nasional. Tujuannya memperkuat ekosistem pangan dari hulu hingga hilir sehingga stok, distribusi, dan kualitas hasil panen terjaga.
"Kita bangun gudang di seluruh Indonesia. Terutama di wilayah yang belum memiliki fasilitas penyimpanan memadai," kata Andi Amran Sulaiman.
Anggaran dan titik pembangunan
Anggaran total yang disiapkan mencapai sekitar Rp5 triliun. Lokasi pembangunan ditetapkan di sentra produksi utama untuk memaksimalkan akses petani ke fasilitas penyimpanan dan pengolahan.
| Item | Jumlah |
|---|---|
| Unit IPP | 100 unit |
| Anggaran | Rp5 triliun |
| Stok Cadangan Beras Pemerintah | 5,3 juta ton |
| Kapasitas gudang Bulog | ~3 juta ton |
Fungsi IPP dan integrasi ekosistem
IPP dirancang menjadi simpul penyimpanan dan pengolahan dalam ekosistem pangan nasional. Infrastruktur ini akan terintegrasi dengan berbagai pihak untuk memperlancar rantai pasok.
- Fungsi utama: penyimpanan, pengeringan, dan pengolahan beras.
- Fasilitas meliputi gudang, pengering, rice milling unit (RMU), silo, dan pengolahan beras modern.
- Integrasi dengan Koperasi Desa Merah Putih, Bulog, dan mekanisme MBG untuk penyerapan hasil petani.
"Inilah nanti yang menyuplai Koperasi Desa Merah Putih, gudang menjadi induknya dalam ekosistem pangan nasional," ujar Andi Amran Sulaiman.
Stok beras dan tantangan kapasitas
Bapanas mencatat stok Cadangan Beras Pemerintah mencapai 5,3 juta ton, yang melampaui kapasitas gudang Bulog sekitar 3 juta ton. Untuk itu pemerintah berencana menerapkan skema gudang filial guna menjaga kualitas dan distribusi stok.
Tanggapan DPR/DPD
Ketua Komite II DPD RI, Badikenita Br Sitepu, menilai pembangunan IPP sebagai langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan dan percepatan swasembada.
"Pemerintah telah menerbitkan berbagai kebijakan strategis. Salah satunya percepatan pembangunan infrastruktur pascapanen," kata Badikenita.
Pembangunan 100 unit IPP juga merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2026, yang menugaskan Bulog untuk membangun fasilitas di seluruh daerah. Program ini diharapkan memperbaiki penyimpanan, menekan kehilangan pascapanen, dan membantu menjaga stabilitas harga pangan ke depan.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...