Komisi I Minta Pengusutan Tuntas Kematian 3 Pegawai di Papua

Komisi I DPR RI mendesak pengusutan tuntas atas penyerangan yang menewaskan tiga pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya di Kampung Muliama, Papua Pegunungan, Rabu, 9 September 2026. Anggota Komisi I, Oleh Soleh, meminta aparat segera bertindak dan menindak pelaku sesuai hukum yang berlaku.

Kronologi singkat

Insiden terjadi saat tiga pegawai pemerintah sedang menjalankan tugas pelayanan publik di wilayah pegunungan. Mereka ditemukan tewas setelah terjadi penyerangan di lokasi. Hingga pernyataan Komisi I ini, identitas dan motif lengkap pelaku belum dipublikasikan secara resmi.

Tuntutan Komisi I: gerak cepat aparat

Oleh Soleh menyampaikan duka kepada keluarga korban dan menegaskan negara tidak boleh memberi ruang bagi kelompok bersenjata melakukan kekerasan. Ia meminta TNI dan Polri bergerak cepat untuk mengusut kasus serta menindak tegas para pelaku sesuai proses hukum.

“Saya sangat sedih dan prihatin atas kejadian ini. Tiga pegawai pemerintah yang sedang menjalankan tugas justru menjadi korban kekerasan,”

“Aparat TNI dan Polri harus bergerak cepat. Untuk mengusut kasus ini dan menindak tegas para pelakunya,”

Seruan untuk strategi pemberantasan KKB

Oleh Soleh menilai peristiwa ini harus menjadi momentum memperkuat langkah negara memberantas Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Ia mengingatkan bahwa penanganan tidak boleh bersifat parsial atau hanya menanggapi kasus per kasus.

“Ini harus menjadi momentum untuk membersihkan KKB dari Papua, Indonesia. Sudah berulang kali mereka melakukan kekerasan dan pembunuhan,”

Roadmap dan sinergi kebijakan

Komisi I mendorong penyusunan strategi komprehensif yang mencakup sasaran, tahapan, indikator, dan mekanisme evaluasi. Oleh Soleh menekankan perlunya roadmap pemberantasan KKB agar penanganan lebih terencana, terukur, dan berkelanjutan.

“Harus ada roadmap pemberantasan KKB di Papua. Sehingga langkah negara tidak hanya muncul ketika ada kasus,”

Penegakan hukum dan perlindungan sipil

Selain penindakan, Komisi I meminta investigasi profesional untuk mengungkap pelaku, jaringan, dan motif serangan. Penegakan hukum harus tegas namun tetap menjunjung tinggi perlindungan terhadap masyarakat sipil.

Komisi I juga menekankan bahwa strategi keamanan mesti berjalan beriringan dengan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik. Tanpa pendekatan terpadu, dikhawatirkan pola kekerasan akan berulang.

Ke depan, Komisi I berharap pemerintah, TNI, dan Polri menyusun langkah operasional yang jelas dan terukur untuk mencegah insiden serupa serta memastikan perlindungan bagi petugas layanan publik di Papua.