UIN Syahada Hormati Proses Hukum Terkait Pegawai ASH
Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Ali Hasan Ahmad Addary (Syahada) Padangsidimpuan menegaskan komitmennya menghormati proses hukum yang sedang berjalan terkait pemberitaan tentang seorang pegawai berinisial ASH. Pernyataan itu disampaikan Rektor Prof. Dr. Sumper Mulia Harahap pada Jumat (12/6) di halaman kampus, setelah melakukan koordinasi internal dan konsultasi ke Kementerian Agama.
Langkah kampus menanggapi isu
Rektor menjelaskan kampus telah menggelar rapat khusus pada 8 Juni 2026 untuk membahas persoalan tersebut. Pertemuan dihadiri oleh unsur pimpinan, termasuk Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan Prof. Dr. Arbanur Rasyid, serta Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Prof. Dr. Darwis Harahap.
Selain itu, pihak universitas melakukan asistensi dan konsultasi dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Agama serta Biro SDM Kementerian Agama sebagai upaya mengawal proses internal dan eksternal.
Proses hukum dan asas praduga tak bersalah
UIN Syahada menyatakan mendukung penuh proses hukum yang sedang berlangsung setelah adanya laporan resmi ke Polrestabes Medan pada 24 Mei 2026. Namun kampus juga menegaskan akan menghormati asas praduga tak bersalah bagi yang bersangkutan.
Karena itu, kami menyerahkan seluruh proses kepada pihak yang berwenang sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Pernyataan tersebut menegaskan sikap kampus untuk tidak mengambil tindakan sepihak sebelum adanya keputusan hukum dan hasil penyelidikan yang objektif.
Komitmen kode etik dan partisipasi publik
Rektor menambahkan bahwa UIN Syahada terus menegakkan kode etik dan disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai peraturan perundang-undangan. Universitas juga menyatakan akan menjaga integritas institusi dalam menindak setiap pelanggaran jika bukti dan prosedur mengarah pada sanksi administrasi atau disipliner.
Kami berterima kasih atas perhatian dan pengawasan masyarakat. Partisipasi publik menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.
UIN berharap agar seluruh pihak menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan menunggu hasil penyelidikan serta keputusan pihak berwenang secara objektif dan profesional.
Prospek dan langkah berikutnya
Kampus menyatakan akan terus memantau perkembangan kasus melalui saluran resmi penegak hukum dan instansi terkait. Jika diperlukan, kampus akan mengambil langkah administratif internal sesuai aturan yang berlaku setelah proses hukum selesai atau ada rekomendasi dari otoritas terkait.
Dengan demikian, UIN Syahada menempatkan prinsip kepastian hukum dan integritas institusi sebagai prioritas dalam menangani isu ini.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Aceh Ajukan Isbat Wakaf Blang Padang setelah Persetujuan Presiden
Pemerintah Aceh akan mengajukan isbat wakaf Blang Padang ke Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah Presiden menyetu...
Titik Balik 40: Prof Armiadi Singgung 3 Jebakan Gaya Hidup Modern
Prof Armiadi menyerukan usia 40 sebagai titik balik: hindari hustle culture, candu digital, dan salah tafsir...
Sembilan Puteri Sumut Raih Gelar di Kompetisi Puteri Nasional 2026
Sembilan wakil Sumatera Utara meraih berbagai gelar di pemilihan puteri nasional 2026, dari budaya hingga bu...
Polda Sumut Tangkap 7 Pelaku Penembakan di Deliserdang
Polda Sumut menangkap tujuh pelaku penembakan di Deliserdang pada 21/11; penangkapan pengembangan dari kasus...
Setahun Pascabencana, Konsorsium Jangkau 357 Ribu Penerima Manfaat di Aceh
Konsorsium Kebaikan Indonesia sudah menjangkau 357.000 penerima manfaat; penanganan darurat berjalan bersama...
Pasangan Suami Istri Tewas Setelah Avanza Tabrak Pohon di Kotapinang
Minibus Avanza menabrak pohon jati di Jalinsum Mampang Kotapinang malam 20/11; pasangan suami istri tewas, j...