Pemkab Asahan Siap Dukung Sensus Ekonomi 2026

Kisaran — Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin menerima audiensi Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Asahan untuk membahas persiapan Sensus Ekonomi 2026, yang dijadwalkan dimulai 15 Juni 2026. Pertemuan digelar di Ruang Kerja Bupati pada Jumat, 12 Juni 2026.

Siapa hadir dan tujuan pertemuan

Kepala BPS Kabupaten Asahan Rahmat Gustiar memimpin rombongan. Mereka didampingi beberapa pejabat daerah termasuk Plt. Kadis Kominfo, Plt. Kadis Dukcapil, Kabag Umum, dan Kabag Ekonomi Sekretariat Daerah.

Pertemuan bertujuan mematangkan pelaksanaan sensus yang menjadi dasar pemutakhiran data ekonomi dan Data Tunggal Sosial Nasional. BPS menjelaskan skema pendataan serta pembagian tugas antara pegawai organik dan mitra lapangan.

Cakupan pendataan dan metode

BPS menyampaikan bahwa pendataan BUMD dan BUMDes akan dikerjakan oleh pegawai organik BPS. Sementara itu, survei door-to-door ke pelaku usaha dan masyarakat akan dilaksanakan oleh mitra BPS yang direkrut untuk tugas lapangan.

Langkah ini dimaksudkan agar data ekonomi daerah lebih lengkap dan akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan.

Dukungan Pemkab dan komitmen koordinasi

Bupati Taufik menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menyukseskan kegiatan tersebut. Ia meminta seluruh OPD bersinergi demi tercapainya konsep Satu Data Indonesia di tingkat kabupaten.

"Pemerintah Kabupaten Asahan siap mendukung dan mensukseskan Sensus Ekonomi 2026,"

Ia juga menyampaikan bahwa Pemkab rutin melakukan survei dan pengumpulan data sebelum merumuskan kebijakan. Hal ini menurutnya penting agar program peningkatan ekonomi dan kesejahteraan berbasis data valid.

Langkah berikutnya dan penutup

BPS mengusulkan gelaran Apel Pencanangan Sensus Ekonomi 2026 sebagai tanda komitmen bersama antara BPS dan Pemkab. Bupati mendorong petugas sensus untuk bekerja profesional dan optimal selama pelaksanaan.

Audiensi ditutup dengan sesi foto bersama dan berlangsung aman hingga sekitar pukul 09.30 WIB. Persiapan lanjutan akan difokuskan pada koordinasi antarpemangku kepentingan dan sosialisasi ke masyarakat.