Aceh Ajukan Isbat Wakaf Blang Padang setelah Persetujuan Presiden
BANDA ACEH — Pemerintah Aceh akan mengajukan permohonan isbat wakaf untuk tanah Blang Padang ke Mahkamah Syariyah Aceh. Langkah ini menyusul persetujuan Presiden Prabowo Subianto untuk mengembalikan status lahan sebagai wakaf Masjid Raya Baiturrahman.
Upaya hukum untuk kepastian status
Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau Mualem, menyatakan pemerintah daerah segera menindaklanjuti arahan pusat. Pernyataan resmi disampaikan melalui Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, Jumat (20/11/2026).
"Pemerintah Aceh segera menindaklanjuti surat Pak Menko Kumham Imipas mengenai pelaksanaan isbat wakaf tersebut,"
Permohonan isbat dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum atas status tanah yang menjadi perhatian publik dan mencegah potensi sengketa di masa depan.
Dasar keputusan dan instruksi pusat
Pengajuan isbat merujuk pada surat Menko Kumham Imipas Nomor MKH-UM.01.01-223 tertanggal 9 November 2026. Surat itu juga ditembuskan kepada Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Dalam Negeri.
Dalam surat disebut bahwa Presiden telah menyetujui pengembalian status lahan Blang Padang sebagai tanah wakaf untuk Masjid Raya Baiturrahman.
Kompensasi lahan untuk kebutuhan pertahanan
Pemerintah pusat menyiapkan solusi agar penyelesaian tidak merugikan pihak manapun. Kementerian Keuangan akan memfasilitasi pengadaan lahan pengganti bagi Kementerian Pertahanan RI.
Lahan pengganti nantinya akan diperuntukkan bagi Kodam Iskandar Muda sebagai kompensasi pengalihan fungsi lahan yang bersangkutan.
Koordinasi dan persiapan dokumen
Pemerintah Aceh kini mengumpulkan dokumen pendukung untuk melengkapi permohonan isbat sebelum diajukan ke Mahkamah Syariyah Aceh. Deputi Bidang Koordinasi Hak Asasi Manusia ditugaskan mengawal proses koordinasi antara pusat dan daerah.
Makna sejarah dan hukum
Mualem menegaskan penyelesaian harus berjalan secara arif, bermartabat, dan berdasar hukum. Ia menyerukan agar semua pihak mendukung proses demi menjaga nilai sejarah dan spiritual Blang Padang.
"Yang terpenting adalah bagaimana persoalan ini dapat diselesaikan secara baik, bermartabat, dan memberikan kepastian hukum. Kita tentu berharap seluruh pihak dapat mendukung proses ini sehingga tidak ada kepentingan yang diabaikan, dan nilai sejarah serta keagamaan Blang Padang tetap terjaga,"
Permohonan isbat wakaf menjadi langkah formal untuk menyudahi polemik sepanjang waktu dan memberi kepastian hukum bagi masyarakat Aceh serta institusi terkait.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Sembilan Puteri Sumut Raih Gelar di Kompetisi Puteri Nasional 2026
Sembilan wakil Sumatera Utara meraih berbagai gelar di pemilihan puteri nasional 2026, dari budaya hingga bu...
Polda Sumut Tangkap 7 Pelaku Penembakan di Deliserdang
Polda Sumut menangkap tujuh pelaku penembakan di Deliserdang pada 21/11; penangkapan pengembangan dari kasus...
Setahun Pascabencana, Konsorsium Jangkau 357 Ribu Penerima Manfaat di Aceh
Konsorsium Kebaikan Indonesia sudah menjangkau 357.000 penerima manfaat; penanganan darurat berjalan bersama...
Pasangan Suami Istri Tewas Setelah Avanza Tabrak Pohon di Kotapinang
Minibus Avanza menabrak pohon jati di Jalinsum Mampang Kotapinang malam 20/11; pasangan suami istri tewas, j...
DPRK dan Pemkot Tandatangani Raqan APBK Banda Aceh 2027
DPRK dan Pemkot Banda Aceh menandatangani Raqan APBK 2027 pada 20 November 2026; dokumen disiapkan untuk eva...
Akses Gang Ikhlas Deliserdang Ditutup, Warga Terisolir
Akses Gang Ikhlas di Bandar Klippa ditutup ahli waris pada 4 Nov 2026, membuat warga terisolir; BPN menyatak...