Lokal

DPRK dan Pemkot Tandatangani Raqan APBK Banda Aceh 2027

Bagikan:
Penandatanganan Raqan APBK Banda Aceh 2027 di rapat paripurna DPRK

BANDA ACEH — DPRK Banda Aceh dan Pemerintah Kota menandatangani berita acara persetujuan bersama Rancangan Qanun (Raqan) Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Banda Aceh Tahun Anggaran 2027 pada Jumat malam, 20 November 2026, dalam rapat paripurna DPRK.

Rapat paripurna dan penandatanganan

Rapat dipimpin oleh Ketua DPRK Irwansyah ST dan didampingi Wakil Ketua I Daniel Abdul Wahab serta Wakil Ketua II Musriadi. Dari pihak eksekutif hadir Walikota Illiza Saa27duddin Djamal, Wakil Walikota Afdhal Khalilullah, SKPK, Forkopimda, dan undangan lain.

Penandatanganan dilakukan setelah masing-masing fraksi memberikan persetujuan dalam pembahasan sebelumnya. Keputusan ini menandai berakhirnya tahap pembahasan internal sebelum pengajuan ke Pemerintah Aceh untuk evaluasi.

Pernyataan pimpinan DPRK

Ketua DPRK Irwansyah menyatakan dinamika dan perbedaan pandangan selama pembahasan merupakan bagian dari mekanisme demokrasi yang sehat. Menurutnya, proses sinkronisasi menghasilkan rancangan yang lebih matang dan representatif.

"Kita sepakat, APBK bukan sekadar deretan angka dalam dokumen. APBK adalah cermin dari pilihan-pilihan kita sebagai warga kota: apa yang kita prioritaskan, siapa yang kita lindungi, dan masa depan seperti apa yang ingin kita wujudkan bagi Banda Aceh."

Ia memberi apresiasi kepada anggota dewan, badan anggaran, komisi-komisi, serta tim anggaran pemerintah kota (TAPK) yang aktif dalam dialog dan penyempurnaan rancangan qanun.

Rincian APBK 2027

Walikota Illiza menyampaikan ringkasan angka-angka utama APBK Banda Aceh 2027 yang telah disepakati bersama. Angka-angka tersebut menjadi dasar penyusunan dokumen akhir sebelum evaluasi oleh Pemerintah Aceh.

Komponen Jumlah (Rp)
Pendapatan Daerah 1.351.204.741.633
Belanja Daerah 1.366.204.741.633
Penerimaan Pembiayaan (SiLPA) 20.122.955.524
Pengeluaran Pembiayaan 5.122.955.524

Langkah berikutnya

Setelah penandatanganan berita acara persetujuan bersama, Pemerintah Kota akan menyiapkan dokumen final untuk dikirimkan ke Pemerintah Aceh. Proses evaluasi diharapkan selesai sehingga Qanun APBK 2027 dapat ditetapkan tepat waktu.

"Saya berharap kepada seluruh Kepala OPD agar mempersiapkan pelaksanaan program secara matang, mempercepat proses pengadaan, serta meningkatkan profesionalitas dan integritas dalam menjalankan anggaran."

Pelaksanaan efektif anggaran direncanakan mulai 1 Januari 2027. Kesepakatan ini juga menegaskan komitmen bersama DPRK dan Pemkot untuk menjalankan penganggaran yang aspiratif, akuntabel, dan sesuai kepentingan masyarakat Banda Aceh.

Andika Nugraha
Penulis
Andika Nugraha

Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.

Berita Terkait