DPRK dan Pemkot Tandatangani Raqan APBK Banda Aceh 2027
BANDA ACEH — DPRK Banda Aceh dan Pemerintah Kota menandatangani berita acara persetujuan bersama Rancangan Qanun (Raqan) Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Banda Aceh Tahun Anggaran 2027 pada Jumat malam, 20 November 2026, dalam rapat paripurna DPRK.
Rapat paripurna dan penandatanganan
Rapat dipimpin oleh Ketua DPRK Irwansyah ST dan didampingi Wakil Ketua I Daniel Abdul Wahab serta Wakil Ketua II Musriadi. Dari pihak eksekutif hadir Walikota Illiza Saa 27duddin Djamal, Wakil Walikota Afdhal Khalilullah, SKPK, Forkopimda, dan undangan lain.
Penandatanganan dilakukan setelah masing-masing fraksi memberikan persetujuan dalam pembahasan sebelumnya. Keputusan ini menandai berakhirnya tahap pembahasan internal sebelum pengajuan ke Pemerintah Aceh untuk evaluasi.
Pernyataan pimpinan DPRK
Ketua DPRK Irwansyah menyatakan dinamika dan perbedaan pandangan selama pembahasan merupakan bagian dari mekanisme demokrasi yang sehat. Menurutnya, proses sinkronisasi menghasilkan rancangan yang lebih matang dan representatif.
"Kita sepakat, APBK bukan sekadar deretan angka dalam dokumen. APBK adalah cermin dari pilihan-pilihan kita sebagai warga kota: apa yang kita prioritaskan, siapa yang kita lindungi, dan masa depan seperti apa yang ingin kita wujudkan bagi Banda Aceh."
Ia memberi apresiasi kepada anggota dewan, badan anggaran, komisi-komisi, serta tim anggaran pemerintah kota (TAPK) yang aktif dalam dialog dan penyempurnaan rancangan qanun.
Rincian APBK 2027
Walikota Illiza menyampaikan ringkasan angka-angka utama APBK Banda Aceh 2027 yang telah disepakati bersama. Angka-angka tersebut menjadi dasar penyusunan dokumen akhir sebelum evaluasi oleh Pemerintah Aceh.
| Komponen | Jumlah (Rp) |
|---|---|
| Pendapatan Daerah | 1.351.204.741.633 |
| Belanja Daerah | 1.366.204.741.633 |
| Penerimaan Pembiayaan (SiLPA) | 20.122.955.524 |
| Pengeluaran Pembiayaan | 5.122.955.524 |
Langkah berikutnya
Setelah penandatanganan berita acara persetujuan bersama, Pemerintah Kota akan menyiapkan dokumen final untuk dikirimkan ke Pemerintah Aceh. Proses evaluasi diharapkan selesai sehingga Qanun APBK 2027 dapat ditetapkan tepat waktu.
"Saya berharap kepada seluruh Kepala OPD agar mempersiapkan pelaksanaan program secara matang, mempercepat proses pengadaan, serta meningkatkan profesionalitas dan integritas dalam menjalankan anggaran."
Pelaksanaan efektif anggaran direncanakan mulai 1 Januari 2027. Kesepakatan ini juga menegaskan komitmen bersama DPRK dan Pemkot untuk menjalankan penganggaran yang aspiratif, akuntabel, dan sesuai kepentingan masyarakat Banda Aceh.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Nias Selatan dan IPDN Tandatangani Kerja Sama Tingkatkan SDM ASN
Pemkab Nias Selatan menandatangani Nota Kesepakatan dengan IPDN pada 20 November di Jatinangor untuk meningk...
Polsek Siantar Utara Kunjungi Salon Dukung Program Poliran
Polsek Siantar Utara kunjungi Vanessa Salon (19/11) mendukung Program Polisi Peduli Pengangguran; beri araha...
KA Siantar Expres Tabrak Angkot di Simalungun, Sopir Angkot Tewas
Sopir angkot tewas setelah KA Siantar Expres menabrak dan membakar angkot di Lorong VII Sinaksak, Simalungun...
Pematangsiantar Gelar Perayaan Hari Anak Internasional 2026
Pematangsiantar merayakan Hari Anak Internasional 2026 dengan pawai, tari massal Simalungun, dan komitmen pe...
Polisi Tangkap Dua Pelaku Pemberangkatan CPMI Ilegal di Batubara
Polres Batubara menangkap dua tersangka yang diduga mengurus pemberangkatan CPMI ilegal ke Malaysia dan meny...
Polda Sumut Ungkap Perdagangan Bayi, 7 Pelaku Diamankan
Polda Sumut mengungkap perdagangan bayi di Medan; tujuh orang diamankan setelah ibu melaporkan kehilangan ba...