Komisi XIII Desak Tutup Celah Perdagangan Orang Berkedok Pernikahan
Komisi XIII DPR RI mendesak pemerintah menutup celah perdagangan orang yang berkedok perjodohan internasional setelah Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta menggagalkan keberangkatan seorang perempuan WNI berinisial FNR. Pernyataan itu disampaikan di Jakarta pada Selasa, 30 Juni 2026, usai kasus menunjukkan keterlibatan jaringan terorganisir dan perantara lokal.
Gagal berangkat di Soekarno-Hatta
Imigrasi menggagalkan keberangkatan FNR yang diduga akan dikirim melalui mekanisme perjodohan internasional. Kejadian ini memicu sorotan dari anggota Komisi XIII terkait maraknya modus serupa yang menjerat korban perempuan.
Sindikat dan peran perantara lokal
Komisi menyebut keterlibatan kaki tangan lokal sebagai bukti bahwa praktik ini berjalan sistematis. Para korban umumnya dijanjikan perbaikan ekonomi, kemudian difasilitasi dokumen perjalanan untuk diserahkan kepada pria asing yang tidak mereka kenal.
"Pemerintah harus memburu dan membongkar sindikat internasional di balik kasus ini karena mereka adalah aktor yang mengendalikan perekrutan. Dan mengambil keuntungan dari penderitaan para korban,"
Menurut Komisi, jika aktor intelektual tidak ditangkap, sindikat akan terus merekrut korban baru. Oleh karena itu, upaya penindakan harus menyasar seluruh mata rantai, termasuk perekrut lokal dan jaringan internasional.
"Modus seperti ini menunjukkan adanya jaringan yang bekerja secara sistematis, jika aktor intelektualnya tidak ditangkap, sindikat hanya akan merekrut korban baru. Karena itu, mata rantai kejahatan ini harus diputus sampai ke akar-akarnya,"
Risiko korban dan tuntutan perlindungan
Komisi menegaskan bahwa apa yang kerap disebut kawin pesanan sejatinya merupakan bentuk komodifikasi manusia. Di negara tujuan, korban bisa terisolasi dan sangat rentan karena tidak memiliki dokumen penjamin yang memadai.
"Ketika sebuah pernikahan diawali dengan transaksi jual beli manusia, maka yang terjadi bukan lagi ikatan yang setara, melainkan eksploitasi. Perempuan Indonesia bukan komoditas yang dapat diperjualbelikan, negara harus memastikan setiap warga negara terlindungi,"
Komisi XIII meminta aparat penegak hukum untuk menelusuri dan membongkar sindikat lintas negara. Selain penindakan, Komisi menyerukan perlindungan lebih kuat bagi korban melalui pencegahan, pengawasan dokumen perjalanan, dan peningkatan kesadaran publik.
Kasus ini memperingatkan bahwa tanpa koordinasi penegakan hukum dan upaya pencegahan, praktik perdagangan orang bermodus perjodohan akan terus mengancam keselamatan warga negara.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...