Menteri HAM: Draf Perpres RANHAM Sudah di Istana, Menunggu Proses
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Natalius PigaiPerpres RANHAM sudah diserahkan ke Istana dan sedang menunggu proses penyelesaian sebelum ditetapkan pemerintah. Pernyataan disampaikan pada konferensi pers di Jakarta, Selasa, 30 Juni 2026.
Status draf di Istana
Pigai menyatakan draf RANHAM kini berada di kantor kepresidenan dan berharap Sekretaris Negara mempercepat proses finalisasi. Menurutnya, langkah ini adalah tahap akhir sebelum peraturan resmi diberlakukan.
Drafnya sudah ada di Istana. Sekarang tinggal mudah-mudahan Pak Mensesneg sedang memproses sehingga ini menjadi kebutuhan.
Peran Perpres sebagai pedoman HAM
Perpres RANHAM disiapkan sebagai pedoman pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia di semua tingkatan pemerintahan. Pigai menekankan aturan ini akan menjadi acuan bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya.
Amanat internasional dan penguatan komitmen
Pigai mengatakan RANHAM adalah bentuk implementasi amanat internasional. Ia menyebut rencana aksi itu dikenal sebagai National Action Plan on Human Rights dan kerap dibahas dalam forum-forum internasional sebagai tolok ukur kemajuan hak asasi manusia Indonesia.
RANHAM ini adalah amanat internasional, National Action Plan on Human Rights. Dalam pertemuan-pertemuan internasional selalu juga menyampaikan tentang perkembangan National Action Plan.
Harapan dari daerah dan dunia usaha
Pigai menyampaikan bahwa pemerintah daerah dan dunia usaha menantikan terbitnya Perpres ini. Mereka berharap regulasi tersebut memberi panduan jelas sehingga implementasi HAM berjalan lebih sistematis di seluruh sektor.
Perpres RANHAM diharapkan segera rampung menjadi dasar pelaksanaan program HAM nasional dan daerah. Regulasi ini memperkuat koordinasi antarlembaga dalam penghormatan, pelindungan, dan pemajuan HAM.
Dengan selesainya Perpres, Pigai menilai koordinasi antarlembaga dan tata kelola program HAM dapat diperkuat. Proses selanjutnya bergantung pada penyelesaian administrasi di Istana sebelum diundangkan sebagai kebijakan nasional.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...