Wagub Aceh: Transparansi Kunci Kepercayaan Publik pada Baitul Mal

BANDA ACEH — Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah (Dek Fadh) menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf oleh Baitul Mal. Pernyataan itu disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Baitul Mal se-Aceh di Aula Hotel Rasamala, Banda Aceh, Rabu (15/7).

Transparansi sebagai kunci penghimpunan

Dek Fadh mengatakan kepercayaan publik menjadi faktor utama untuk meningkatkan penghimpunan dana umat di Aceh. Menurutnya, tata kelola yang terbuka membuat masyarakat lebih yakin menitipkan dana melalui Baitul Mal.

"Dalam pengelolaan zakat, sedekah dan wakaf, transparansi adalah hal yang paling penting. Insya Allah kalau transparan, rakyat pasti percaya kepada Baitul Mal. Ini salah satu kuncinya," kata Dek Fadh.

Ia menegaskan Baitul Mal lahir dari amanat perdamaian Aceh melalui MoU Helsinki, sehingga harus menunjukkan pengelolaan yang profesional dan akuntabel.

Contoh pengelolaan wakaf

Dek Fadh mencontohkan pengelolaan Wakaf Baitul Asyi di Arab Saudi. Ia memuji konsistensi nazir dalam menyalurkan manfaat wakaf sesuai ikrar awal.

"Walaupun pernah ada keinginan agar hasil wakaf itu bisa dialihkan untuk seluruh masyarakat Indonesia, tetapi tidak bisa karena dalam ikrar wakaf sudah sangat jelas diperuntukkan bagi masyarakat Aceh. Nazirnya tetap teguh menjalankan amanah tersebut," ujarnya.

Usulan zakat sebagai pengurang pajak

Selain mendorong transparansi, Pemerintah Aceh mengusulkan agar zakat diakui sebagai tax deduction dalam revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA). Dek Fadh berharap langkah ini memacu perusahaan menunaikan kewajiban zakat melalui Baitul Mal.

"Insya Allah usulan ini disetujui. Jika zakat menjadi pengurang pajak, otomatis akan meningkatkan pendapatan Baitul Mal sehingga manfaatnya juga semakin besar untuk masyarakat," kata Dek Fadh.

Tantangan operasional Baitul Mal

Ketua Baitul Mal Aceh, Tgk. Muhammad Yunus, mengatakan Rakor digelar untuk memperkuat komunikasi dan sinergi antara Baitul Mal Aceh dengan Baitul Mal kabupaten dan kota. Ia mencatat sejumlah tantangan serupa di seluruh daerah.

"Masalah yang kita hadapi hampir sama. Bila tidak ada dorongan dari pimpinan daerah, maka program-program Baitul Mal tidak dapat berjalan secara optimal," ujar Muhammad Yunus.

Ia menambahkan bahwa saat ini sumber pendapatan Baitul Mal masih didominasi oleh zakat profesi dari pemotongan gaji ASN. Karena itu, ia berharap Pemerintah Aceh mendorong perusahaan di wilayahnya agar menyalurkan zakat melalui Baitul Mal.

Prospek dan harapan

Rakor diharapkan menjadi momentum memperkuat sinergi antar-Baitul Mal di Aceh. Fokus pada transparansi, pengakuan zakat sebagai pengurang pajak, dan keterlibatan sektor swasta dianggap kunci untuk meningkatkan manfaat dana umat bagi masyarakat Aceh.