TPU Desa Hatongga di Padanglawas Resmi Masuk Tahap Eksekusi
Padanglawas — Lahan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Desa Hatongga kini resmi memasuki tahap eksekusi setelah melalui seluruh proses hukum hingga kasasi. Pernyataan itu disampaikan Gading Martua dan Donna Siregar pada Rabu (23/9). Sengketa menyangkut penguasaan dan batas lahan yang diajukan oleh penggugat H. Martua Lubis dkk melawan tergugat PL.
Rangkaian putusan pengadilan
Perkara perdata terdaftar dengan nomor 10/Pdt.G/2024/PN Sbh. Pada tingkat pertama, Pengadilan Negeri Sibuhuan mengabulkan gugatan penggugat pada 4 Juni 2025. Putusan ini kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan melalui Putusan Nomor 402/PDT/2025/PT MDN tanggal 13 Agustus 2025.
Kasasi yang diajukan tergugat ditolak Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 608 K/Pdt/2026 tanggal 10 Maret 2026. Dengan demikian putusan memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan eksekusi dapat dilaksanakan.
Konstatering dan persiapan eksekusi
Sebagai bagian dari persiapan, telah dilakukan konstatering atau pencocokan objek perkara pada 14 Agustus 2026 bersama para pihak. Hasil konstatering menunjukkan adanya perbedaan luas antara luas yang tercantum dalam berkas perkara dan hasil pengukuran di lapangan.
Meski demikian, menurut kuasa hukum penggugat, hal terpenting adalah objek dapat ditemukan, batas-batasnya jelas, dan batas tersebut diakui kedua belah pihak. Pernyataan itu menjadi dasar kelanjutan proses eksekusi.
Imbauan dan implikasi bagi pengelolaan aset desa
Kuasa hukum penggugat mengimbau kepada seluruh kepala desa untuk melakukan inventarisasi dan penertiban aset desa, terutama tanah TPU, fasilitas umum, fasilitas sosial, serta aset lainnya. Imbauan ini dimaksudkan untuk mencegah sengketa serupa di masa depan dan memastikan kepastian hukum atas aset publik.
Ke depan, eksekusi akan menegaskan penguasaan lahan sesuai putusan pengadilan. Pelaksanaan eksekusi juga menjadi pengingat pentingnya pencatatan dan pemetaan aset desa yang akurat agar tidak memicu konflik horizontal atau persoalan administrasi.
Reporter ekonomi yang mengulas pasar, investasi, UMKM, serta kebijakan fiskal dan moneter.
Berita Terkait
BMK-PB Desak Bupati Copot Kadis Ketapang Asahan Terkait Proyek Lantai Jemur
BMK-PB mendesak pencopotan Kadis Ketapang Asahan setelah ditemukan kejanggalan proyek lantai jemur di Rawang...
Perda TJSLP: Sergai Minta Perusahaan Sinkronkan CSR dengan Prioritas Daerah
Bupati Sergai minta perusahaan sinkronkan TJSLP/CSR dengan prioritas pembangunan lewat Perda Nomor 1/2025 da...
Kejari Serahkan Legal Opinion untuk Harmonisasi Perda Nias Selatan
Kejari Nias Selatan menyerahkan Legal Opinion tentang harmonisasi Perda dengan KUHP, khususnya pengaturan sa...
Pemkab Nias Selatan Kirim 80 KL BBM ke Pulau Tello
Pemkab Nias Selatan bersama Pertamina sepakat mengirim 80 KL BBM ke Pulau Tello pada 17 November untuk atasi...
Perda Lambat Picu Risiko Keterlambatan BRT Mebidang 2027
Gubernur Sumut minta percepatan Perda BRT Mebidang; progres fisik belum tuntas dan target 2027 terancam tanp...
Sumut: Tuntutan Pembunuhan, Penyidikan Tipikor Rel, dan Video Viral
Tiga perkembangan hukum di Sumut: tuntutan pembunuhan, Kejati tingkatkan penyidikan dugaan korupsi rel, dan...